Wabup Nisbar Minta BPK Sumut Lakukan Audit Anggaran yang Dikelola Bagian Umum

Nias Barat (SIB)

Wakil Bupati Nisbar Era Era Hia mengatakan haknya sebagai Wakil Bupati selama kurang lebih setahun tidak juga diberikan, bahkan ia menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan kepadanya agar ia tidak betah menjabat Wakil Bupati di sisa masa jabatannya.

Atas kejadian tersebut, Era Era Hia akan segera menyurati DPRD Kabupaten Nisbar, Kementerian Dalam Negeri dan BPK Sumut untuk meminta mengaudit anggaran Bagian Umum Setda Pemkab Nisbar. Dikatakannya, ia sudah lama menyampaikan keluhannya kepada KBU Setiabudi Waruwu, namun belum ada tindaklanjut yang jelas. Bahkan ia menduga seperti ada unsur kesengajaan menahan-nahan hak dasarnya sebagai Wakil Bupati.

"Sejak kemarin saya ke kantor terpaksa menggunakan sepeda motor milik supir pribadi saya, karena solar mobil operasional tidak diberikan UD rekanan langganan Pemda, sebelum Bagian Umum Setda Nias Barat melunasi hutang sebelumnya.

“Sudah berkali kali saya meminta ke bagian umum agar dikeluarkan biaya solar supaya di cari di tempat lain, namun selalu dijawab sedang proses (hampir 1 minggu belum ada solusi). Akhirnya tadi saya titip saja kunci mobil operasional ke bagian umum sampai mereka mengeluarkan biaya bensin/solar,"katanya seperti dilansir dari hariansib.com, Kamis (26/10).

Lanjutanya, bukan hanya itu, bahkan pemeliharaan rumah dinas hingga kendaraan operasional yang seharusnya segera dilakukan, justru belum ada ditindaklanjuti.

"Saya heran, ada apa? Bayangkan, DPA saja saya minta tidak diperlihatkan. Saya mau tahu mata anggaran apa saja yang ada untuk Wabup, tapi KBU juga tidak berikan itu. Kalau ada yang disembunyikan patut dicurigai ada sesuatu. Saya ini Wabup, ada hak dasar saya yang memang harus saya terima, kok sepertinya saya diperlakukan tidak adil," ujarnya.

Dia menyebut, dalam pembagian BOP sungguh jauh dari keadilan. Ia menjelaskan PAD pada 2021-2022 sekitar Rp 12,9 miliar, maka BOP sebesar Rp25 juta dibagi secara proporsional, 60 persen untuk bupati dan 40 persen untuk wakil atau Rp15 juta untuk bupati dan Rp10 juta untuk wakil. Kemudian PAD turun menjadi Rp12,6 miliar sehingga BOP tahun 2023 turun menjadi Rp22,5 juta. Bupati membagi secara sepihak, dimana bupati tetap Rp15 juta sedangkan wakil hanya Rp7,5 juta. “Artinya semua penurunan nilai BOP tersebut hanya dibebankan ke Wabup, padahal harusnya pembagiannya secara proporsional seperti pada tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Sementara saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Umum (KBU) Setda Kabupaten Nias Barat, Setiabudi Waruwu menegaskan, biaya pemeliharaan dan operasional mobil dinas/operasional Wabup telah habis. Bahkan 2 dari 3 unit mobil dinas/operasional sudah habis biaya pemeliharaannya dan sudah melampaui standar biaya umum (SBU).

Hal itu terjadi karena adanya selisih harga yang ditetapkan dalam SBU dengan harga dari penyedia BBM. "Biaya pemeliharaannya sudah melampaui standar biaya umum (SBU).

Bukan hanya biaya pemeliharaan/operasional wakil bupati yang sudah habis, pemeliharaan kendaraan dinas/operasional bupati juga sudah habis,"katanya, Kamis (26/10).

Lanjutnya, ia cukup menyesali sikap wakil bupati yang dinilainya tidak menunjukkan sikap seorang pemimpin yang selalu mengeluhkan kebutuhan pribadinya dan tidak memberikan keteladanan kepada bawahannya.

"Saya mengaku heran, sudah hampir setahun terakhir jarang masuk kantor, mengapa BBM kendaraan dinas/operasional wakil bupati secepat itu habis, saya menduga biaya pemeliharaan kendaraan habis karena digunakan keluarga wakil bupati”, katanya.

Menjawab tudingan tersebut, Era Era kembali menantang KBU untuk memperlihatkan dan menyerahkan DPA kepala daerah dan wakil kepala daerah kepadanya, sehingga sama-sama mengetahui rincian mengenai besaran biaya operasional kendaraan atau pun biaya yang teranggarkan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Selama ini DPA itu ditutupi kepada saya, agar tidak tau ke mana saja alokasi anggaran. Banyak hak-hak saya yang tidak diberikan seperti biaya medical check up, pakaian dinas, biaya pemeliharaan pendopo, biaya pemiliharaan kendaraan dan biaya makan minum di kantor. Dengan ia tidak memberikan ke saya DPA, maka patut diduga mereka SPJkan saja itu hak-hak saya, termasuk bensin/solar,"katanya.

Lanjutnya lagi, bagaimana bisa biaya operasional kendaraan seakan-akan dipakai keluarga, jelas-jelas itu pembohongan publik. Ada mobil yang hampir setahun rusak tidak diperbaiki kemudian dikatakan biaya sudah habis, artinya patut dipertanyakan dan diduga Bagian Umum telah memakai biaya operasional kendaraan dinas ini dan meminta agar menyerahkan DPA sekaligus bukti-bukti pemakaian bensin dan solar, agar sama-sama dilakukan verifikasi kebenarannya.

"Kalau tidak berani menyerahkan DPA dan bukti-bukti pemakaian bensin dan solar, berarti patut diduga ada indikasi rekayasa dan korupsi. Kalau ngomong baiknya disertakan buktinya, sehingga tidak terkesan menyebarkan berita bohong. Dia itu tidak memahami kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah kerjanya bukan hanya di kantor tapi bisa ke lapangan mengecek sekolah, puskesmas, kantor desa dan lainnya.

“Saya malah senang ke lapangan agar tahu kondisi yang sesungguhnya dan memberikan supervisi dan motivasi kepada bawahan. Artinya, kalau beliau jarang melihat saya ke kantor karena saya kebanyakan turun ke lapangan daripada duduk-duduk nggak ada kerjaan di meja kerja. Baiknya dia mengikuti akun Sosmed saya sehingga ia tahu apa yang saya lakukan dan kemana saja saya pergi, "katanya.

Di akhir klarifikasinya, Era Era Hia mengaku sangat memahami kalau hal-hal yang tidak mendasar itu dihembuskan orang-orang tak bertanggung jawab, karena tidak menemukan kesalahannya seperti melakukan KKN atau punya simpanan perempuan. Sehingga muncullah tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar tanpa bukti yang konkret yang ujungnya asal bunyi. (**)