Simalungun Terapkan Sistem Keuangan Desa Berbasis Online

Simalungun (harianSIB.com)

Kabupaten Simalungun menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) berbasis online untuk mempermudah dan memperlancar pelaporan keuangan nagori (desa) di tahun 2024.

Kepala Bidang Pemerintahan Nagori Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori (DPMN) Simalungun, Kennedy Silalahi mengatakan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa online merupakan aplikasi transparansi keuangan desa. Karenanya, seluruh pangulu (kepala desa) beserta perangkat nagori diharapkan menggunakan aplikasi Siskeudes agar kinerja dapat lebih efisien dan efektif.

"Sebanyak 386 pangulu telah dibekali tentang implementasi pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes online versi 2.0.6 tahun 2024. Dengan diterapkannya sistem ini maka akan mempermudah dan memperlancar pelaporan keuangan desa, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD," urai Kennedy Silalahi kepada wartawan, Minggu (17/3/2024).

Dia pun berharap penyampaian pelaporan keuangan desa bisa lebih transparan, partisipatif, akuntabel dan disiplin dalam administrasi penggunaan dana, serta tidak terjadi lagi keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan desa.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Simalungun mendapatkan kucuran Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp332.974.670.000. Setiap desa akan memperoleh dana tersebut antara Rp650 juta sampai Rp1,4 miliar.

Dengan adanya aplikasi berbasis online, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori, Inspektorat dan aparatur kecamatan dapat memantau secara langsung update dari penatausahaaan dan progres pengelolaan keuangan pemerintah desa.

"Saya sangat mengharapkan dengan Siskeudes online ini akan semakin meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, sebagai upaya sistem pengendalian intern keuangan desa” ungkap Kennedy.

Ditambahkannya, Siskeudes online merupakan alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem infomasi yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. (*)