Pilkada Labura 2024, Hendri dan H Samsul Mungkin Lawan Kolom Kosong

Aekkanopan (harianSIB.com)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) secara serentak 27 November 2024, kemungkinan diikuti satu pasangan calon (Paslon) saja.

" Satu Paslon itu, kemungkinannya, bupati dan wakil bupati yang sedang menjabat saat ini di Kabupaten Labura, " kata pengamat politik di Labura, Bambang Prilidianto.

Tapi, kata mantan Sekretaris PDI Labuhanbatu itu, semoga ada paslon yang mendaftar di tahap pendaftaran, 27-29 Agustus 2024.

Pantauan wartawan, dari sejumlah partai yang telah membuka pendaftaran, berkaitan Pemilukada Labura, baru pasangan, Hendri Yanto Sitorus dan H Samsul Tanjung yang mengambil dan mengembalikan formulirnya.

Keduanya, telah mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran menjadi calon bupati dan calon wakil bupati ke Partai Golkar, PDIP, PAN, PKB, Partai Hanura dan sejumlah partai lainnya.

Ketua Tim Penjaringan, Penetapan dan Pemenangan (TP3) Partai Hanura, Indra Dasopang, menyebutkan, Hendri telah mengembalikan berkas pendaftaran menjadi bupati dan H Samsul menjadi wakil bupati.

" Di Hanura, masih pasangan Hendri dan H Samsul yang mengambil dan menyerahkan formulir pendaftaran, " kata Indra, Kamis (9/5/2024) malam.

Sebelumnya, Kepala Divisi Teknis Penyelenggara, KPU Labura, James Ambarita, menyebutkan, bila hanya satu pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan, pemilihan tetap dilaksanakan.

Dijelaskan, sesuai pasal 54 C UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, surat suara yang akan digunakan memuat dua kolom yang terdiri atas, satu kolom memuat foto paslon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar.

Ditanya, bagaimana bila kolom kosong yang menang, katanya, sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 Pasal 54D, bila kolom kosong yang menang maka dilakukan pemilihan berikutnya, dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Lalu, jelasnya, bila belum ada pasangan calon terpilih nanti, maka pemerintah akan menugaskan penjabat bupati, tetapi untuk lebih jelasnya, nanti akan diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) dan saat ini peraturannya belum terbit

Ditanya lagi, bagaimana jika persentase kehadiran pemilih di bawah 50 â„… dari daftar pemilih tetap (DPT), apakah pemilihan dan penghitungan suara tetap bisa dilanjutkan, katanya, dalam UU No. 10 Tahun 2016 tidak ada diatur dan menunggu PKPU-nya keluar.(*)