Pemkab Humbahas Peroleh Rp 13 Miliar dari Bagi Hasil Pajak

Humbahas (harianSIB.com)
Kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) banyak menunggak pembayaran pajak. Tunggakan pajak kendaraan plat merah itu pun bervariasi, ada yang satu tahun, dua tahun hingga ada yang sampai tiga tahun.

Hal tersebut terkuak saat Jurnalis SIB News Network (SNN) konfirmasi kepada Kepala UPTD Pependa Samsat Doloksanggul, Tina Melinda Sinamo SSos MAP, saat melakukan razia gabungan bersama Satlantas Polres Humbahas dan Jasa Raharja, di depan Polsek Doloksanggul, Kamis (6/6/2024).

Dari data Bapenda Sumatera Utara lewat UPTD Pependa Samsat Doloksanggul, cukup banyak kendaraan dinas plat merah yang menunggak pajak. Terkait jumlah dan besaran nominal tunggakan pajaknya, Tina menyebut pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Bapenda Sumut. Kendaraan yang menunggak ini, didominasi kendaraan roda dua, terutama kendaraan dinas yang berada di pedesaan.

Informasi tunggakan pajak kendaraan ini, sudah diberitahukan kepada Pemkab Humbahas dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbahas.

"Bahkan UPTD Pependa Samsat Doloksanggul sudah menyurati BPKPAD Humbahas. Tahun ini saja sudah dua kali kami surati, dan minggu depan akan menyurati kembali. Namun, kayaknya belum ada tindak lanjut, terbukti hingga saat ini masih banyak tunggakan untuk kendaraan plat merah," ucap Tina.

Pajak kendaraan tersebut bagi hasil dengan Pemkab Humbahas. Tahun 2023 saja, Bapenda Sumut bagi hasil dengan Pemkab Humbahas dengan nominal kira-kira Rp 13 miliar untuk pembangunan. "Tetapi, kenapa masih ada tunggakan mobil dinas plat merah Pemkab Humbahas," kata Tina.

:Pemerintah setempat saja menunggak pajak, padahal pemerintah harus menjadi panutan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita semua taat pajak," ajak Tina.

Tina berharap Pemkab Humbahas untuk segera membayarkan tunggakan pajak kendaraan. (**)