Soal Pengurusan IMB dan AMDAL, Praktisi Hukum Justin Manurung SH: Kejari Pematangsiantar Harusnya Usut Pejabat Dinas Terkait

Tentunya kata Justin, dengan alasan logis yang kita maksud tadi, penyidik kejaksaan disini harus logis juga menetapkan calon tersangka atau oknum yang terlibat.

"Tidak mungkin proyek yang dimintakan rekanan bisa jalan kalau tidak ada kesepakatan atau persetujuan dari dinas atau oknum pejabat bersangkutan. Disini pemohon (rekanan) mau tidak mau wajib melengkapi semua apa-apa saja yang diperlukan dalam pengurusan IMB dinas terkait. Jadi yang punya kebijakan dan penentu disini ada pada oknum pejabatnya, jadi jangan dibilang mereka dinas terkait tidak terlibat," bebernya.

Lanjut Justin menerangkan, dirinya tidak berbicara soal anggaran atau biaya pengurusan IMB dalam proyek pembangunan di gedung Balei Merah Putih." Kita hanya mau tekankan penyidik kejaksaan harus logis menangani kasus dugaan korupsi soal IMB, sebab tanpa pemberian izin dari dinas (oknum) pejabat terkait proyek pembangunan Witel dan Tsel tidak akan berlangsung atau dengan kata lain tidak jadi," tandasnya.

Sebagaimana diperoleh, dalam pengurusan IMB pada pembangunan proyek Witel dan Tsel di Balei Merah Putih sesuai ketentuan aturan dan berlaku seharusnya pajak retribusi sebesar Rp 116 juta harus disetor ke negara melalui pemerintah kota Pematangsiantar.

Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Hal tersebut berdasarkan temuan hasil penyidikan oleh kejaksaan dalam pengurusan IMB pembangunan Witel dan Tsel ditemukan pajak retribusi yang disetor ke negara hanya sebesar Rp 43 juta. Padahal perusahaan tadinya telah menampung anggaran sebesar 1.150.000.000 untuk pengurusan IMB dan AMDAL.

Alhasil dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Witel dan Tsel yang ditangan Kejari Pematangsiantar sesuai laporan hasil audit tahun 2016-2017 dari Auditor Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 28 Mei 2024, ditemukan perhitungan kerugian negara sebesar Rp 1.106.220.500,000.