5 Anggota Dewan Walk Out Sebelum Sekda Bacakan Nota Jawaban Bupati Simalungun

Simalungun (harianSIB.com)
Sekretaris Daerah (Sekda) Esron Sinaga mewakili Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga membacakan nota jawaban Bupati Simalungun atas pemandangan umum anggota DPRD atas pemandangan umum fraksi tentang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna dewan di Pamatang Raya, Rabu (10/7/2024) sore. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Samrin Girsang.

Bupati Simalungun dalam nota jawabannya atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang memberikan saran kepada Pemkab agar aktif melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, dijelaskan bahwa Pemkab melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) tetap aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media sosial, media cetak maupun sosialisasi secara langsung untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi masyarakat.

Pemkab Simalungun juga telah mengembangkan berbagai aplikasi pelayanan pajak dan retribusi berbasis elektronik untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan maupun membayar pajak dan retribusi.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pengembangan yaitu pengembangan aplikasi E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), sebut bupati.

Walk Out
Sebelum sekda membacakan nota jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi, lima anggota DPRD Simalungun walk out dari ruang sidang paripurna.

Anggota DPRD Simalungun Maraden Sinaga pertama kali melakukan interupsi kepada pimpinan rapat untuk walk out (keluar) dari ruang rapat paripurna. Kemudian anggota dewan lainnya seperti Arifin Panjaitan, Irwansyah Purba, Histoni Sijabat dan Benfri Sinaga juga ikut walk out.

Maraden Sinaga salah satu Anggota DPRD Simalungun kepada para wartawan usai keluar dari ruang paripurna mengatakan bahwa sesuai jadwal rapat, hari ini rapat paripurna dengan agenda nota jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi dimulai pukul 10.00 WIB.

"Nota jawaban bupati seharusnya dibacakan oleh bupati. Kita pikir tadi yang datang mengikuti rapat adalah bupati. Kalau bupati tidak bisa hadir kan masih ada wakil bupati," jelasnya.

Menurutnya kejadian ini dikarenakan sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif sudah tidak ada. "Kita berharap antara eksekutif dan legislatif harus saling menghargai. Meski demikian dianya akan mendukung program kerja pemkab yang dianggap baik dan program yang tidak baik akan kita kritisi," ujar Maraden.(**)