Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Picu Kecemburuan Warga di Nias

Nias (SIB)
Anggaran untuk program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dikucurkan Pemkab Nias TA 2022 sebesar Rp 3,7 miliar memicu kecemburuan sosial. Pasalnya, banyak warga merasa lebih membutuhkan namun tidak mendapat bantuan.

Sejumlah warga di Desa Saitagaramba, Kecamatan Sogaeadu kepada jurnalis SIB News Network (SNN), Sabtu (24/8) mengeluhkan program bantuan rehab rumah tidak layak yang dianggap tidak tepat sasaran.

Warga menyebut Pemkab Nias melaui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perhubungan Lingkungan Hidup (PKP2LH) yang menangani program tersebut seakan pilih kasih, sebab banyak warga yang rumahnya tidak layak huni tetapi tidak dapat bantuan.

Baca Juga:

• Bawaslu Sumut Bentuk Kampung Pengawasan Partisipatif di Seluruh Kabupaten/Kota
• Bawaslu Telah Panggil 11 Orang Terkait Pembagian Kartu BPJS Ketenagakerjaan

"Sementara ada warga yang memiliki rumah masih layak namun dilakukan rehab. Ada warga yang sama sekali tidak memiliki rumah karena sudah rusak hingga rata dengan tanah justru tidak mendapat bantuan," kata warga bermarga Laia.

Sementara Tona Aro Zandroto atau Ama Dika berharap Pemkab Nias benar-benar menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan secara berkeadilan.

Baca Juga:

• David Sipahutar Ditunjuk Sebagai Plh Sekda Taput
• Bawaslu Taput Tegaskan Pemberi dan Penerima Money Politics Bisa Terjerat Pidana

Dia mengaku rumahnya sangat pantas direhab sebab lantainya masih tanah dan atap daun rumbia. Ruangan rumah seadanya itu kerap basah oleh hujan sebab atap tidak solid menghalau rembesan air bila hujan deras.

"Kami memang pernah didata untuk mendapat bantuan itu namun hingga saat ini kami tidak menerimanya," keluh Tona.

Keluhan yang sama banyak juga disuarakan masyarakat desa dan kecamatan lainnya sesuai pengamatan jurnalis SIB News Network.

Kadis PKP2LH Nias Bernard Nazara yang dikonfirmasi sebelumnya melalui Sekretaris Dinas, FK Harefa menjelaskan, anggaran RTLH sudah terealisasi sebanyak 105 unit, yang dibangun 104 Unit dan satu unit gagal karena penerima manfaat pergi keluar daerah.

Dijelaskan, bantuan yang diberikan secara hibah untuk setiap unit Rp 35 juta dan tidak ada kutipan.

Menanggapi banyaknya kritikan warga yang menyebut pihak dinas pilih kasih dalam pemberian bantuan, Bernard Harefa membantah. "Kalau dibilang pilih kasih atau tidak tepat sasaran, itu tidak benar. Kami sudah memberikan kepada orang-orang yang benar miskin sesuai arahan pak Bupati," ujar Harefa. (**)