Kilas Balik Pemerintahan Sugeng Riyanta, Sang Revolusioner dengan Seabrek Prestasi

Berbagai aksi dilakukan untuk menghempang langkah Sugeng. Namun ia tak bergeming. Pembaharuan digaungkan ke penjuru Tapanuli Tengah. Support dari berbagai elemen masyarakat pun mengalir deras bak air bah, siap menenggelamkan siapapun mencoba meruntuhkan pondasi yang telah dibangun Sugeng.

Pembongkaran KKN di tubuh pemerintah Tapteng pun dimulai. Sugeng membongkar kasus pemotongan BOK dan Jaspel Dinas Kesehatan Tapteng. Sugeng meminta buku rekening dan ATM yang sebelumnya dikuasai oknum bendahara puskesmas, dikembalikan kepada para tenaga kesehatan. ASN dan honorer Puskesmas akhirnya terbebas dari praktik lingkaran setan semenjak hadirnya Jaksa asal Kulon Progo ini.

Tak hanya menata kelola dinas, perusahaan daerah seperti PDAM Mual Nauli dan RSUD Pandan juga menjadi perhatian Sugeng. Saat melakukan sidak, ia mendapat laporan jika RSUD Pandan memiliki hutang Rp16 miliar. Direktur RSUD Pandan, Masdiana Doloksaribu, dinonaktifkan dan diganti Fadly Saputra. Benar saja, lima bulan kemudian hutang berhasil dipangkas sebesar Rp9 miliar.

Jiwa pengayomnya tak serta merta merubah mental para ASN, kepala sekolah, hingga kepala desa. Banyak aparatur secara terorganisir menyuarakan dukungan terhadap salah satu partai politik (parpol) di masa Pileg dan Pilkada 2024. Langkah tegas diambil dengan melakukan pencopotan sejumlah pejabat fungsional Pemkab sampai kelurahan/desa. Pemilu berhasil terlaksana dengan baik dan lancar, berkat dukungan dan kerja keras pihak terkait serta unsur Forkopimda.

Pria berpangkat setingkat Brigadir Jenderal ini ternyata mengadopsi sistem kerja Presiden RI ke-8, Joko Widodo, yakni blusukan membangun dari desa. Ia keluar dari 'menara gading' melangkahkan kaki menyusuri 215 kelurahan/desa yang tersebar di daerah yang memiliki luas 2.194,98 km2 itu. Kemiskinan ekstrem nampak jelas. Ia mendapati banyaknya warga tidak mampu menempati rumah yang tidak layak huni. Dari sana project Tapanuli Tengah Membangun Rumah Rakyat (Tapteng Membara) dicetuskan.

Menggalakkan sistem gotong royong, dirinya mengajak para pimpinan OPD, camat, kepala desa, tenaga kesehatan (nakes), hingga kepala sekolah untuk berdonasi. Alhasil, sumbangan ini mampu merenovasi rumah Marince Manalu, warga Desa Madani, Kecamatan Sorkam Barat, dan rumah Sinta Parulian Harefa, warga Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang.

Bakti sosial ini booming dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dari dua unit hingga 119 rumah RTLH direnovasi, yang sumber dananya berasal dari bantuan pribadi Pj Bupati Tapteng, ASN Pemkab Tapteng, PAPDESI Tapteng, Tunas Muda Adhyaksa, Komunitas Lari Manahan United, BAZNAS, serta CSR dari berbagai bank serta pihak lain. Dana yang terkumpul Rp3 miliar lebih.

Tidak hanya itu, sebanyak 27 pembangunan RTLH ditampung dari P-APBD Tapteng Tahun Anggaran 2024, dengan nilai pagu sebesar Rp945 juta. Sehingga rumah layak huni yang terbangun sampai akhir Desember 2024 sebanyak 146 unit. Program ini akan berlanjut di tahun 2025, dengan target 50 RTLH.

"APBD itu uang rakyat, mengapa kita tidak bisa menampung anggaran pembangunan rakyat di dalamnya?. Kalau bukan pemerintah, siapa lagi yang memikirkan mereka," tegas Sugeng.

Kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat pun disiapkan. Sugeng mengcover 367.798 jiwa masyarakat tercover BPJS Kesehatan atau sekitar 97,43 persen dan mengusulkan anggaran pada 2025 untuk mendukung program UHC 100 persen yang akan ditampung dalam APBD. Pemkab Tapteng diganjar penghargaan UHC Award dari Kemenko PMK RI dengan capaian cakupan peserta BPJS Kesehatan.

Skill Sugeng untuk menyelesaikan sebuah masalah kembali diuji saat tidak tercapainya kesepakatan antara Pemkab dengan DPRD Tapteng, terkait Rancangan Perda tentang APBD 2025. Trik ini disinyalir dampak dari pengusiran yang dilakukan Sugeng terhadap Ketua DPRD Tapteng, saat rapat internal Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu.

Lagi-lagi, suami Ade Riana ini mengambil langkah spektakuler dengan menyusun Rancangan Perkada tentang APBD 2025. Para elit politik yang berkantor di gedung putih Jalan Raja Junjungan Lubis itu lupa jika Sugeng merupakan seorang jaksa yang paham aturan main. Legislator di skak mat, sanksinya kemungkinan besar anggota DPRD Tapteng tidak akan menerima gaji selama enam bulan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keperkasaan kader ormas islam berlogo matahari ini terlihat ketika melawan konspirasi elit yang ingin menjatuhkannya. Lembut tapi elegan, Sugeng memusnahkan keangkuhan elit politik Tapteng hingga tak bersisa. Ia tidak kenal kompromi dengan lawan.

Tidak dapat disanggah, Sugeng Riyanta yang dijuluki 'Manusia Setengah Dewa' ini, adalah sosok leader yang selama ini dirindukan masyarakat Tapteng. Bak dijatuhkan dari langit, Sang Khalik menghadirkan seorang pemimpin rahmatan lil alamin, saat harapan itu nyaris pupus.

Hampir tiba masanya, pria kelahiran 4 November 1972 ini, akan kembali ke korps Adhyaksa. Selain tanggung jawab yang diemban, ada rasa kecintaan terhadap bumi Tapanuli Tengah yang akan tetap dibawa pulang ke Jawa Tengah. Ia tahu banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan. Ia berharap, bupati dan wakil bupati terpilih Pilkada 2024, dapat mengisi kemerdekaan
yang telah ia perjuangkan lewat tetesan keringat dan air mata.