Anggaran Rp10 Miliar untuk RLTH dan Septik Tank di Nias Dipertanyakan, Dinas PKPLH Beri Penjelasan

Nias(harianSIB.com)

Alokasi anggaran hampir Rp10 miliar oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Nias untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan tangki septik pada tahun anggaran 2024 menuai sorotan dari masyarakat dan pemerhati kebijakan publik.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Kepulauan Nias, Agus Helpin Zebua, mempertanyakan transparansi pelaksanaan program tersebut. Saat diwawancarai oleh SIB News Network (SNN), Rabu (16/4/2025), ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diterima pihaknya, anggaran untuk perbaikan RTLH mencapai Rp3,82 miliar, sementara untuk pembangunan tangki septik sebesar Rp6,68 miliar.

"Sebagai lembaga pemantau penggunaan keuangan negara, kami mempertanyakan kejelasan peruntukan anggaran tersebut kepada Dinas PKPLH. Khususnya soal pembangunan tangki septik, berapa unit yang dibangun, di mana saja lokasinya, dan apa tujuan spesifik dari proyek ini," kata Agus.

Ia juga menyoroti soal kriteria penerima bantuan perbaikan RTLH yang menurutnya belum sepenuhnya transparan. Banyak warga miskin yang sudah didata sejak beberapa tahun lalu oleh pejabat desa, namun belum juga menerima bantuan hingga saat ini.

"Oleh karena itu, kami minta Dinas PKPLH untuk membuka data rinci: di mana saja bangunan yang direhabilitasi, berapa biaya per unit, dan siapa saja penerimanya," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Nias, Bernard Nazara, melalui Sekretaris Dinas, Fajar Harefa, menjelaskan bahwa pelaksanaan program perbaikan RTLH telah berjalan sesuai rencana.

"Dari target 100 unit rumah, sebanyak 99 unit telah terealisasi. Satu unit batal direhabilitasi karena penerima mengundurkan diri setelah pindah domisili," jelas Fajar.

Sementara itu, untuk pembangunan tangki septik individual, pihak dinas menyebut telah membangun sebanyak 600 unit.

"Kriterianya adalah warga miskin yang masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS), berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah desa. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan sanitasi dan mencegah stunting," ujarnya.

Meski demikian, desakan untuk transparansi dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tersebut masih terus disuarakan oleh elemen masyarakat sipil, guna memastikan program tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan.(**)