Bupati Humbahas Serahkan Bantuan Sembako ke Warga Terdampak Bencana di Tarabintang
Humbahas(harianSIB.com)Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Oloan P Nababan, didampingi Ketua TP PKK Humbahas, Ny Erma Oloan P Nababan, me
Hal ini mengemuka setelah munculnya klaim dari sejumlah pihak yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari DPD KNPI Kabupaten Simalungun.
Juni didampingi Wakil Ketua DPD KNPI Simalungun Juniapoh Sinaga, Gullid Saragih, Sekretaris Sairul Amri S, Hendri Surya Saputra dan Ketua Harian Maruasa Sitorus bahkan menegaskan, hanya ada satu DPD KNPI Simalungun yang sah secara de facto maupun de jure, yaitu DPD KNPI Simalungun di bawah kepemimpinan Juni Pardomuan Saragih.
"Kami sampaikan secara jelas dan terbuka, DPD KNPI Kabupaten Simalungun itu satu dan solid di bawah pimpinan Juni Pardomuan Saragih," ungkap mereka, Kamis (1/05/2025).
Hal itu dikatakan sebagai bentuk klarifikasi atas dinamika yang berkembang. Karenanya, seluruh instansi pemerintah dan swasta diminta untuk tidak keliru dalam menjalin hubungan kelembagaan.
"Ini dipertegas agar tidak ada kebingungan di tengah masyarakat. Kepemimpinan kami di DPD KNPI Simalungun sampai saat ini masih sah hingga April 2026. Jika ada pihak yang merasa tidak puas, mari kita selesaikan secara sehat dan demokratis," kata Juni.
Dijelaskan, pernyataan itu sekaligus menjadi sindiran terhadap manuver-manuver kelompok tertentu yang dinilai tidak menempuh jalur organisasi yang benar dalam merangkul OKP dan Pengurus Kecamatan (PK) KNPI se-Simalungun.
Mereka pun menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang selama ini tetap solid bersama KNPI Simalungun. Disampaikan juga terima kasih atas dukungan dari komunitas pemuda, organisasi mahasiswa, pelajar serta elemen masyarakat yang terus berkolaborasi dalam berbagai program kepemudaan.
"Kami bangga memiliki banyak rekan yang aktif dalam kegiatan-kegiatan positif. Ini bukti bahwa KNPI bukan hanya nama, tapi wadah yang hidup dan menjadi tempat berkarya bagi anak-anak muda Simalungun," ujarnya.
Menurut Juni, KNPI sebagai wadah bersatunya organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia menjadi simbol persatuan dan regenerasi ide. Bukan malah dijadikan ajang rebutan jabatan atau legitimasi politik.
"Ketika perbedaan pendapat dijadikan bahan konflik, maka yang dirugikan bukan hanya organisasi, tetapi masa depan pemuda daerah," urainya.
Dia pun berharap pemuda punya andil dan mampu berinovasi membangun Kabupaten Simalungun sebagai mitra pemerintah daerah. (**)
Humbahas(harianSIB.com)Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Oloan P Nababan, didampingi Ketua TP PKK Humbahas, Ny Erma Oloan P Nababan, me
Medan(harianSIB.com)Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek yang tinggal sepekan lagi, penjualan buahbuahan di sejumlah pusat perbelanjaan dan
Karo(harianSIB.com)Pemerintah Kabupaten Karo menegaskan komitmennya mendukung optimalisasi pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UH
Medan(harianSIB.com)Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumut III, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengecam keras kasus dugaan pedofilia dan kekeras
Samosir(harianSIB.com)Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir mempekerjakan 47 staf dan pegawainya sebagai petugas parkir sementara di sejumlah
Lubukpakam(harianSIB.com)Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah II Sumatera Utara, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Suk
Aekkanopan(harianSIB.com)Hendi (41), warga Lingkungan V Panjangbidang I, Kelurahan Guntingsaga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanb
Medan(harianSIB.com)Warga Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, digegerkan dengan penemuan mayat bayi lakilaki di dalam seb
Medan(harianSIB.com)Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sumatera Utara mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sumut
Jakarta(harianSIB.com)Ketua Mahkamah Konstitusi periode 20082013, Mahfud MD, menilai keputusan Komisi III DPR RI mengganti Inosentius Samsu
Jakarta(harianSIB.com)Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus su
Jakarta(harianSIB.com)Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), R Narendra Jatna, batal hadir sebagai saksi ahli dal