Masyarakat Kampung Baru Gurillah Gelar Aksi di DPRD, Tuntut RDP Soal Permasalahan Warga

Pematangsiantar(harianSIB.com)
Puluhan masyarakat Kampung Baru, Kelurahan Gurillah, Kecamatan Siantar Sitalasari berunjukrasa di kantor DPRD Kota Pematangsiantar, Jumat (25/7/2025).

Amatan jurnalis harianSIB.com, puluhan massa tersebut tampak membawa sejumlah poster saat tiba di kantor DPRD. Namun sesampainya di pintu masuk gedung rakyat Kota Pematangsiantar, puluhan massa dikawal petugas kepolisian dan Satpol PP.

Massa pun selanjutnya berorasi di luar gedung DPRD Kota Pematangsiantar lantaran tidak diijinkan masuk. Silih berganti satu persatu massa berorasi menggkritik DPRD Pematangsiantar karena tak satu pun menerima mereka.

Ketua Serikat Petani Sejahtera Indonesia (Sepaso) Tiomerly Sitinjak, mengatakan kekecewaan mereka karena sesuai dengan Menteri ATR/BPN RI telah menerbitkan Permen No 4 tahun 2024 yang mengatakan tidak boleh ada kawasan perkebunan di dalam wilayah Kota Pematangsiantar.

Namun fakta yang kita lihat sepertinya pemerintah kota tidak melaksanakan peraturan menteri tersebut dan bahkan tidak membentuk gugus tugas reforma agraria sebagaimana diamanatkan Perpres No 6 tahun 2023.

"Kami sadar kata demonstrasi sering diimplifikasi sebagai gangguan. Tapi izinkan kami mengatakan demonstran adalah bukti bahwa kami masih percaya pada demokrasi," jelasnya.

Massa pun menyampaikan tuntutannya, pertama tanah untuk rakyat, kedua agar melaksanakan Permen ATR/BPN RI No 4 tahun 2024 tidak ada lagi perkebunan di Kota Pematangsiantar. Ketiga supaya membentuk gugus tugas reforma agraria Kota, sebagaimana amanat Perpres No 6 tahun 2023. Keempat mendesak rapat dengar pendapat (RDP) antara warga Gurillah, Pemko dan DPRD, BPN.

Selang beberapa jam berorasi di luar gedung, massa pun mendesak masuk dan nyaris ricuh karena massa mendorong pagar gerbang DPRD Kota Pematangsiantar. Akhirnya petugas pun memberikan izin masuk beberapa perwakilan massa untuk pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD.

Selanjutnya perwakilan massa melaksanakan pertemuan di ruang Komisi III DPRD Pematangsiantar. Disana perwakilan massa disambut Wakil Ketua DPRD Daud Simanjuntak, Wakil Ketua Franky Boy Saragih dan sejumlah anggota DPRD.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir juga Sekda Kota Pematangsiantar Junaedi Sitanggang. Pemerintah kota siap memfasilitasi pertemuan selanjutnya dengan masyarakat maupun pihak terkait lainnya untuk menemukan titik terang dalam persoalan ini.

Sementara itu, Daud Simanjuntak menyimpulkan menyikapi persoalan ini agar dalam waktu dekat yakni bulan Agustus 2025 mendatang disepakati akan digelar rapat dengar pendapat (RDP).

"Kita akan undang pihak terkait yakni PTPN IV, Pemko, masyarakat Gurillah, BPN dan kepolisian untuk mengikuti RDP agar kita mengetahui titik persoalan ini sebenarnya," tutup anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar tersebut. (**)