GMNI Taput Lakukan Aksi Damai di Kantor DPRD Taput

Tapanuli Utara(harianSIB.com)

Puluhan mahasiswa darimahasiswa-nasional-indonesia/" target="_blank"> Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tapanuli Utara melakukan aksi damai ke Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (3/9/2025).

Rombongan mahasiswa disambut baik Ketua DPRD Arifin Rudi Nababan, Wakil Ketua Reguel Simanjuntak, Wakil Ketua Dedi Hutabarat dan seluruh anggota DPRD Taput.

Puluhan aparat dari kepolisian, TNI dan Satpol PP Taput turut melakukan penjagaan saat mahasiswa melakukan aksi damai tersebut.

Pada kesempatan itu, mahasiswa bersama Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Taput duduk bersama di halaman DPRD Tapanuli Utara.

Dalam orasinya, koordinator aksi Primus Nababan menyampaikan beberapa poin tuntutan yakni, copot Ketua Danantara, copot Menkomdigi, copot Menteri Pertanian, tindak tegas anggota DPR RI yang mengucapkan statement melukai hati rakyat.

" Selain itu, kami juga menuntut supaya dilakukannya pengesahan Undang - Undang perampasan aset. Kami juga mengutuk keras aparat Polri yang melakukan tindak represif terhadap individu atau kelompok yang melakukan penyampaian aspirasi di muka umum, " ujarnya.

Selain itu, Primus juga menegaskan, pihaknya juga meminta supaya mengevaluasi kinerja kelembagaan DPRD Tapanuli Utara yang mana di situasi efisiensi anggaran saat ini masih dilakukan pembelian mobil dinas untuk Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara.

" Kami juga meminta supaya Pemkab Taput transparan dalam pengelolaan APBD Tapanuli Utara, " ujarnya.

Menjawab tuntutan dari mahasiswa tersebut, Ketua DPRD Taput Arifin Rudi Nababan menyampaikan terima kasih kepada adik - adik mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya ke DPRD Tapanuli Utara.

" Terkait tuntutan dari kalian semua, pasti akan kami tampung. Untuk masalah anggaran, kami akan selalu transparansi dalam penggunaan anggaran, " tuturnya.

Untuk masalah pengadaan mobil dinas wakil ketua, Arifin mengatakan, mobil dinas Wakil Ketua DPRD dari segi usianya yang sudah 8 tahun memang harus diganti.

" Dalam penggunaan anggaran, kami akan selalu siap untuk dikoreksi. Kami akan selalu berpihak pada rakyat, " ujarnya.

Pada kesempatan itu, Primus juga mengutarakan bagaimana nasib tenaga honorer yang diberhentikan.

Menjawab hal tersebut, Ketua DPRD menjawab akan diupayakan untuk diperjuangkan.

" Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk membahas nasib tenaga honorer di Taput ini, " ungkapnya.

Untuk UU perampasan aset, Ketua DPRD mengatakan, masalah itu akan disampaikan DPRD Taput ke Pemerintah Pusat.

Terkait masalah masyarakat adat Desa Pohan Jae dengan TPL, anggota DPRD Sabungan Parapat mengungkapkan, sudah melakukan RDP dan DPRD Taput sudah sepakat untuk melanjutkan masalah ini menjadi Pansus TPL.

" Sesuai dengan keputusan dari lembaga ini sudah dibentuk Pansus TPL. Sejak dibentuk Pansus, kami sudah bekerja dengan sungguh - sungguh dan sepenuh hati. Kami sudah berkoordinasi dengan lembaga pemerintah membahas hal ini. Dan di awal bulan Desember, hasil Pansus akan kami sampaikan. Kami berencana, hal ini akan kami sampaikan juga ke Pemerintah Pusat. Kami komit, apa yang kami kerjakan sesuai dengan fakta dan dokumen - dokumen. Hasil rekomendasi pasti akan objektif , " ungkapnya.

Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak pada kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih kepada adik - adik mahasiswa yang melakukan aksi dengan damai dan tertib. (**)