Status 13 Kades Di Ujung Tanduk, Inspektur Tapteng: Berkas Telah Dipersiapkan

Tapteng(harianSIB.com)

Siap-siap, Inspektorat Tapteng kembali menyampaikan hasil pemeriksaan kepala desa kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu.

Inspektur Tapteng, Mulyadi Malau menginformasi dalam waktu dekat ini akan ada 13 kepala desa yang jabatannya berada di ujung tanduk.

Dia menyampaikan, ada tiga kepala desa yang akan diberhentikan permanen, 10 kepala desa dinonaktifkan sementara. Meski demikian, Inspektur belum dapat membeberkan secara gamblang nama-nama desa tersebut dikarenakan masih menunggu Surat Keputusan dari kepala daerah.

"Berkas telah dipersiapkan, tinggal menunggu keputusan dari bupati karena penonaktifan adalah hak kepala daerah," ucapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (11/10/2025).

Mulyadi tidak menampik, jika indikasi terbesar penonaktifan status kepala desa disebabkan laporan warga terkait dugaan penyelewengan dana desa.

"Tentu saja yang yang 10 kepala desa, kami sarankan untuk dinonaktifkan karena dalam pemeriksaan," katanya.

Inspektur Tapteng menyayangkan, meskipun Bupati Masinton telah mewanti-wanti soal pengelolaan dana desa tahun 2025, pihaknya masih menemukan oknum-oknum kades yang melakukan penyelewengan dana desa dan enggan bereformasi karena terlanjur nyaman.

"Kalau karena ketidaktahuan, ya tidak mungkin lah," ucapnya.

Namun, lanjut Mulyadi, selain itu, ada beberapa faktor menjadi pertimbangan pemberhentian sementara, apabila kepala desa tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 82 Tahun 2015 pasal 9.

Lebih lanjut disampaikan Inspektur, adapun beberapa tugas kepala desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan efesien, bebas KKN, menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, memberikan informasi kepada warga, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.

"Kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah jabatan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," pungkasnya. (**)