Dalam Sehari, Kantor Wali Kota Sibolga Didemo 2 Gelombang Aksi Unjuk Rasa

"Jika hanya berdasarkan efisiensi anggaran, maka hal itu merupakan alasan yang tidak tepat, sebab pemerintah Kota Sibolga dan BKD Sibolga tidak mengikuti undang-undang yang telah dikeluarkan Menpan/RB dan banyaknya penerimaan tenaga honorer baru di tahun 2025," teriak orator aksi Adi Gunawan dan Boby.

Menuntut agar honorer yang telah mengikuti ujian dan terdaftar di database BKN harusnya diangkat menjadi tenaga paruj waktu sesuai undang-undang Menpan/RB.

"Kami menduga yang belum terdaftar namanya di database BKN bisa lolos menjadi tenaga paruh waktu, sehingga kami menduga kuat terjadinya kongkali-kong di Pemko Sibolga," katanya.

Meminta kepada Wali Kota Sibolga untuk menjelaskan berapa jumlah honorer yang baru diterima dan berapa tenaga honorer yang telah dipecat dengan sewenang-wenang.

Baca Juga:

• Jonny Buyung Saragi Terkait PT TPL: Tak ada Gunanya Demo di Daerah, Datangi Istana

Memasukkan nama-nama honorer ke dalam data paruh waktu karena sudah bertahun-tahun mengabdi dan telah mengikuti prosedur yang berlaku.

Kalau para honorer ini tidak dimasukkan ke data paruh waktu maka massa meminta kepada Wali Kota Sibolga

Ciptakan Kelancaran Lalu Lintas Pagi Hari, Satlantas Laksanakan Pengaturan Jalan di Tanjungbalai

Jonny Buyung Saragi Terkait PT TPL: Tak ada Gunanya Demo di Daerah, Datangi Istana

Dipelopori Gen Z, Peru Diguncang Demo Tuntut Perubahan

Dua Kelompok Demo di Kejatisu, Terkait APBDes Desa di Labura dan Kasus Smart Board di Langkat

Warga Filipina Demo Skandal Proyek Fiktif, 17 Orang Ditangkap

HUT ke-70 Lalu Lintas, Satlantas Polres Tanjungbalai Gelar Ziarah ke TMP