Tindaklanjuti Laporan Warga, Komisi D DPRD Sumut Tinjau PLTHM PT BEL Baktiraja

Humbahas(harianSIB.com)

Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara turun langsung ke Kecamatan Baktiraja, Humbang Hasundutan (Humbahas), meninjau operasional Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) PT Bakara Energi Lestari (BEL) di Desa Martodo, Kamis (25/9/2025).

Kunjungan kerja (Kunker) ini dilakukan sebagai tindaklanjut atas laporan masyarakat sekitar Aek Silang, Kecamatan Baktiraja

Warga sebelumnya mengadu, aliran sungai sepanjang lebih dari tiga kilometer tidak lagi mendapat suplai air akibat adanya pengalihan aliran untuk kepentingan pembangkit. Kondisi ini dinilai mengganggu pertanian warga.

Rombongan dewan yang dipimpin Ketua Komisi D, Timbul Jaya Hamonangan bersama sejumlah anggota terlebih dahulu meninjau Powerhouse PT BEL.

Baca Juga:

• Mantan Ketua KNPI Sumut Samsir Pohan Pimpin DPD Kombat Medan

Selanjutnya rombongan Komisi D yang terdiri dari Viktor Silaen, Daga Sinaga, Derliana Siregar, Makmur Marpaung, Mangapul Purba, Jumadi, Tumari Talunohi, H Aswin, dan Delpin Barus dibawa pihak perusahaan ke lokasi bendungan PT BEL.

Di lokasi bendungan, rombongan dewan melihat fakta yang mengejutkan, bahwa benar, pembagian atau distribusi air dengan masyatakat sekitar Sungai Aek Silang tidak adil. Perusahaan lebih memonopoli penggunaan air.

Para anggota dewan juga menghimpun sejumlah data-data dan informasi baik dari pihak perusahaan dan masyarakat yang dirugikan akibat kehadiran perusahaan pembangkit listrik itu.

"Kami tidak mau hanya mendengar laporan sepihak. Harus berimbang, mendengar aspirasi warga, sekaligus memastikan kondisi sebenarnya di lapangan," tegas Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani.

Politisi Golkar ini menambahkan, fakta-fakta, temuan dan masalah-masalah yang mereka temui di lapangan akan mereka himpun. Selanjutnya pihaknya akan membuat kesimpulan dan mengeluarkan rekomendasi terkait tindaklanjut operasional perusahaan itu.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi D, Mangapul Purba. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu mengatakan, setelah melihat situasi di lapangan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus tentang perilaku dari PT BEL, di mana secara sepihak tidak memperhatikan distribusi volume air yang tersedia, yang menimbulkan kerugian di kalangan masyarakat sekitar Sungai Aek Silang.

"Pertama, kita harapkan investasinya tetap berjalan, karena ini merupakan bagian yang harus diberikan peluang untuk berusaha di wilayah ini. Kedua, kita juga harus memperhatikan tentang keberadaan masyarakat kita di sini. Perusahaan tidak boleh egois, karena perusahaan di sini mencari laba, petani kita kan mencari hidup, bukan untuk kaya," ucapnya.

"Jadi, kita minta melalui komisi ini, supaya kajian terhadap rekomendasi teknis daripada perusahaan ini, supaya dikaji ulang, baik dari PT BEL, dan stakeholder yang terkait dalam memberikan perizinan, supaya dicari jalan tengah. Kalau tidak ada jalan tengah, kami dari Komisi D mungkin akan turun lagi bersama APH untuk meninjau semua operasional perusahaan ini," pungkasnya.

Anggota Komisi D lainnya, Viktor Silaen menambahkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan masyarakat sekitar Aek Silang. Pihaknya menerima berbagai keluhan, mulai dari distribusi air yang tidak adil hingga dampak terhadap lahan pertanian.

Kata dia, setelah pihaknya beberapa kali menggelar rapat dengan pihak perusahaan dan instansi tetkait, ternyata ada dari beberapa rekomendasi teknis, khususnya yang disampaikan oleh Balai Wilayah Sungai, tidak diindahkan oleh perusahaan ini.

Jadi berdasarkan laporan itulah kata dia, mereka turun ke lokasi PT BEL untuk melihat faktanya secara langsung.

"Memang dengan kasak mata kita lihat bahwa selama ini sungai yang ke bawah ini agak kering. Baik melihat dari foto-foto dan media lainnya. Memang kasat mata kita lihat bendungannya baru dibuka, sehingga airnya baru mengalir untuk sungai yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk bersawah," kata Viktor.

Wakil rakyat Dapil Tapanuli itu menambahkan, pihaknya harus tetap mendukung investasi di daerah itu. Tapi tidak lupa juga mereka harus mengingatkan kewajiban perusahaan kepada masyarakat.

"Kami juga harus mengingatkan kewajiban perusahaan itu harus dia lakukan untuk masyarakat, khususnya sosial, baik secara teknis. Karena masyarakat di sini kan penghasilannya bertani. Kalau ini kan perusahaan cari untung," tegasnya.

Ditambahkannya, dalam rekomendasi teknis Balai Besar Wilayah Sungai Sumut II Medan, Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PU, ada diatur penggunaan debit air untuk mengairi persawahan. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan selama ini.

"Memang laporan masyarakat itu benar, ada benarnya. Nah, itulah nanti ke depannya kami rencananya akan kembali memanggil pihak perusahaan untuk membuat suatu rekomendasi, rekomendasi apa yang harus kita buat," ucapnya.

"Informasi dari masyarakat itu sangat penting bagi kita bagaimana tindak laku dan perilaku dari perusahaan ini kepada masyarakat. Supaya sama-sama kita bina. Tapi kalau tidak bisa lagi kita bina, ya udah sama-sama kita binasakan," tambahnya. (**)

Di Tengah Kepungan Demonstrasi, Anggota Komisi XI DPR Asyik Kunjungan Kerja ke Australia, Publik Murka

Kunker ke Polsek Tigalingga, Kapolres Dairi Kembali Janjikan Komitmen Berantas Habis Narkoba

Gedung DPRD SU Sepi Sebagian Besar Anggota Dewan "Jalan-jalan" ke Luar Provinsi

Bupati Humbahas dan Ketua DPRD Kunjungi Dusun Bungus Parlilitan, Dusun Paling Terpencil dan Terisolir

Anggota DPRD SU Irham Buana Nasution Diteror di Belawan, Kaca Mobilnya Pecah Dilempar OTK

Kunker ke Tapteng dan Sibolga, Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Disiplin Kerja