Manaek Hutasoit Desak KP3 Segera Turun ke Taput dan Tapteng Awasi Kenaikan Harga Pupuk Lebihi HET

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Dapil Tapanuli, Manaek Hutasoit, mendesak Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) segera turun ke Tapanuli Utara (Taput) dan Tapanuli Tengah (Tapteng) untuk mengawasi kenaikan harga pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga sangat meresahkan petani dan dikhawatirkan akan menurunkan produktivitas pertanian secara signifikan.

Menurut Manaek Hutasoit kepada wartawan, Minggu (26/10/2025), melalui sambungan telepon, di Medan ,mengungkapkan, harga pupuk NPK Phonska di sejumlah desa telah jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Di Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Tapteng, harga satu zak pupuk Phonska bersubsidi sudah mencapai Rp180 ribu. Sementara di Desa Sibandang dan Papande, Kecamatan Muara, Taput, harganya mencapai Rp155 ribu per zak. Padahal harga HET hanya berkisar Rp93 ribu-Rp110 ribu per zak. Ini sudah sangat memberatkan petani," ujar Manaek.

Baca Juga:

• Pemkab Tapteng Siapkan Situs Bongal Jadi Destinasi Internasional

Berdasarkan ketentuan resmi Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia, HET pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska ditetapkan sebesar Rp1.840 per kilogram, atau sekitar Rp92.000 per zak isi 50 kilogram. Dengan demikian, harga pupuk yang dijual di Taput dan Tapteng saat ini telah melampaui HET hingga hampir dua kali lipat.

Selain harga yang melambung tinggi, kelangkaan pupuk di lapangan juga menjadi persoalan serius. Sejumlah kios dan distributor tidak menyalurkan pupuk sesuai alokasi, bahkan ada indikasi menjual ke daerah lain dengan harga lebih tinggi.

"Banyak masyarakat mencurigai adanya permainan di tingkat distributor. Ini perlu segera ditelusuri. Jangan sampai pupuk bersubsidi yang seharusnya meringankan beban petani justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan besar," tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, kelangkaan dan kenaikan harga pupuk akan berdampak langsung terhadap kemampuan petani memenuhi kebutuhan tanam.

"Pupuk merupakan kebutuhan pokok dalam pertanian. Tanpa pupuk, tanaman tidak tumbuh maksimal, hasil panen menurun, dan pendapatan petani merosot. Kalau petani terus merugi, siapa lagi yang mau bertani? Ini bisa mengancam ketahanan pangan," ujar anggota Komisi B ini prihatin.

Melihat kondisi tersebut, Manaek meminta perhatian serius dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga kabupaten, agar segera duduk bersama mencari solusi konkret.

Selain itu, Manaek juga menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi serta memastikan penyalurannya tepat sasaran sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Dalam hal ini pemerintah tidak boleh tinggal diam. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut hajat hidup masyarakat petani. Kita minta Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Sumut, dan pemerintah daerah segera melakukan langkah cepat. Bila perlu, libatkan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan distribusi pupuk di lapangan," pungkasnya.(*)

F-PDIP DPRD Sergai Minta Pemkab Upayakan Penambahan Pupuk Bersubsidi

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

13 - 17 Oktober 2018, Festival Tenun Nusantara di Tapanuli Utara