Stasiun Merbau: Gerbang Transportasi di Jantung Perkebunan Labura
Medan(harianSIB.com)Aktivitas penumpang di Stasiun Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), mencatatkan pertumbuhan okupansi sebesar 16
Nias Selatan(harianSIB.com)
Kejaksaan Negeri Nias Selatan melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menggelar ekspose permohonan pendapat hukum (legal opinion) yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan. Ekspose berlangsung di kantor Kejari Nias Selatan dan dihadiri pejabat Datun serta unsur pimpinan DPRD, Kamis 6 November 2025.
Permohonan pendapat hukum ini diajukan DPRD setelah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Surat Bupati Nomor 900.1.1/9424/BPKPD/6/2025 tentang Pelaksanaan Pengeluaran yang Telah Dianggarkan dan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2025. Surat tersebut menjadi dasar pelaksanaan anggaran setelah daerah batal menetapkan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025.
Kepala Kejaksaan Negeri Nisel, Edmond Novvery Purba, Jumat (7/11/2025) menyatakan bahwa permohonan tersebut masih dalam proses internal.
"Sedang dibahas tim DatunKejari Nias Selatan," ujarnya Kajari Nisel.
Baca Juga:
Permohonan legal opinion ini disebut bertujuan memastikan bahwa kebijakan anggaran yang ditempuh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, mengingat tidak adanya P-APBD yang biasanya menjadi dasar rekonsolidasi kegiatan dan pergeseran anggaran.
Dalam surat itu, poin 1 menegaskan bahwa perangkat daerah tetap diperbolehkan melaksanakan pengeluaran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2024, sebagai landasan penjabaran APBD dan pergeseran pertama APBD 2025.
Sementara poin 3 membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pergeseran anggaran guna membiayai kebutuhan darurat dan mendesak, termasuk menggunakan kas yang tersedia atau dana hasil penjadwalan ulang kegiatan.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian DPRD, terutama karena pergeseran anggaran dilakukan tanpa landasan P-APBD yang lazimnya menjadi instrumen perubahan kegiatan dan pagu. Untuk menghindari potensi pelanggaran regulasi keuangan daerah, DPRD meminta Kejaksaan memberikan pendapat hukum melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).(*)
Baca Juga:
Medan(harianSIB.com)Aktivitas penumpang di Stasiun Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), mencatatkan pertumbuhan okupansi sebesar 16
Tanjungbalai(harianSIB.com)Berkat sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yakni Kantor Wilayah DJBC Sumut dan Bea Cukai Tel
Medan(harianSIB.com)Ps Ev Rajamin Sirait STh MA mengajak siapapun warga tumpah darah Indonesia utuk berkhidmat dalam doa untuk pemulihan dun
Deliserdang(harianSIB.com)Seorang perwira polisi, AKP Nanang Kusumo, mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP
Medan(harianSIB.com)Pemerintah daerah di Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dan menerima arahan dari Badan Pemeriksa Keu
Sibuhuan(harianSIB.com)Kantor Bupati Padang Lawas di Kompleks Perkantoran SKPD Terpadu Sigalagala, Kecamatan Barumun, akhirnya mulai difungs
Tapteng(harianSIB.com)Kepolisian Resor Tapanuli Tengah (Polres Tapteng) menyalurkan bantuan sosial bagi warga terdampak bencana alam di Peru
Tanjungbalai(harianSIB.com)Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Ang
Medan(harianSIB.com)Polsek Delitua memburu kelompok geng motor yang menyerang salah satu tempat olahraga bola biliar, di Jalan Besar Delitua
Sergai(harianSIB.com)Kebun binatang Rahmat Zoo and Park (RZoo) yang berada di Desa Bengabeng, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdangbedagai
Jakarta(harianSIB.com)Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat total volume lalu lintas (lalin) di r
Medan(harianSIB.com)Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait kerja sama pengelolaan lahan antara PT Nusa Dua P