Kejari Tanjungbalai Hentikan Penuntutan Kasus Penggelapan Melalui Restorative Justice

Tanjungbalai(harianSIB.com)

Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, menghentikan penuntutan terhadap seorang pria inisial DA, tersangka tindak pidana penggelapan melalui Restorative Justice (keadilan restoratif).

Penghentian penuntutan itu setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Prof Dr Asep Nana Mulyana melalui Sesjampidum Kejaksaan Agung, menyetujui permohonan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai pada ekspos virtual, Senin (17/11/2025).

"Permohonan Restoratif Justice atau RJ tersebut, terkait perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka inisial DA alias D yang disangka melanggar Pasal 374 KUHP," Kajari Tanjungbalai Bobon Robiana SH MH, Selasa (18/11/2025).

Kajari Bobon menjelaskan, proses Restorative Justice ini dilakukan secara ketat dan selektif sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Baca Juga:

• Kemenkumham dan Pemprov Sumut Sepakat Percepat Pembentukan Posbankum dan Perda Kekayaan Intelektual

"Pelaksanaan RJ bukan proses yang serta-merta membuat seseorang bisa diampuni. Tujuan utamanya adalah pemulihan terhadap korban. Hari ini kita tidak hanya menyaksikan kemenangan hukum, tapi juga kemenangan kemanusiaan," ujar Kajari Bobon.

Kajari menjelaskan, proses RJ dimulai dari tahap pra-mediasi hingga mediasi tanpa syarat, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan damai antara korban, tersangka dan keluarga.

Kajatisu Lantik Viktor Sidabutar Jadi Kajari Binjai dan Zulfikar Tanjung Kajari Tanjungbalai

Kajari Tanjungbalai Utamakan Pencegahan Korupsi Ketimbang Tindakan Hukum

Ahli Hukum Dorong Penerapan Restorative Justice Sebagai Viktimologi Postmodern

Kajari Tanjungbalai : Pengusutan Kasus IPAL Tidak Dihentikan

Selalu Mangkir Diperiksa, Kajari Tanjungbalai akan Panggil Paksa Oknum Anggota Dewan

Kajari Tanjungbalai Belum Terbitkan Sprindik Laporan KUR BRI