Taput dan Tapteng Sepakat Buka Konektivitas Atasi Kemiskinan wilayah Terisolir

Taput(harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dan Tapanuli Tengah (Tapteng) menyepakati pembukaan konektivitas antar wilayah untuk mengatasi kemiskinan di wilayah terisolir sekaligus mendukung pengembangan komoditas kemenyan yang menjadi isu strategis nasional.

Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat mengatakan, kemenyan saat ini telah menjadi isu strategis nasional yang turut diperjuangkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

"Kawasan Hullang yang berada di perbatasan Taput, Tapteng dan Humbang Hasundutan (Humbahas) memiliki potensi besar untuk pengembangan kemenyan," kata Jonius, dalam rapat kerja bersama Bappelitbangda Provinsi Sumatera Utara di Medan, Senin (24/11/2025.

Menurut dia, tantangan utama yang dihadapi adalah mulai teralihkannya lahan kemenyan menjadi perkebunan sawit serta akses distribusi komoditas yang masih terbatas.

Baca Juga:

• Ratusan Warga Sibuluan Mengungsi Akibat Banjir

Rapat kerja yang dihadiri Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, Wakil Bupati Tapteng, serta unsur pimpinan Bappelitbangda provinsi dan kabupaten tersebut membahas usulan Badan Kerja Sama Pembangunan Sumatera Utara (BKPSU) mengenai pembukaan jalan terisolir.

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sumatera Utara dalam rapat tersebut menjelaskan, dua pendekatan utama yang menjadi fokus pembangunan daerah terisolir, yakni pengembangan infrastruktur terpadu dalam kawasan terintegrasi dan peningkatan konektivitas antar wilayah sebagai proyek strategis daerah.

Ia juga menyoroti potensi besar pengembangan kawasan kemenyan di Taput yang masih memerlukan kajian akademis lebih mendalam sebagai dasar pengembangannya.

Sementara itu, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menyampaikan, wilayah pantai barat memiliki potensi Pelabuhan Bongal yang memiliki nilai sejarah sebagai pusat perdagangan internasional pada abad ke-5 dan secara geografis memiliki akses laut hingga ke India.

"Persoalan kemiskinan di wilayah pantai barat akan sulit teratasi apabila konektivitas antar wilayah tidak segera dibuka dan ditingkatkan," kata Masinton.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya persetujuan Provinsi Sumatera Utara terhadap usulan BKPSU untuk pembukaan jalan penghubung antar wilayah guna meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (**)

Termiskin di Humbahas, Desa Sigulok dan Sanggarbatu Butuh Infrastruktur Jalan

Ini Deretan Proyek Infrastruktur yang Rampung di Era Jokowi

DPRD Medan Kaji Anggaran Rp1,7 Triliun untuk Infrastruktur di APBD 2019

Tidak Ada Klausul Infrastruktur Dalam Akad Wakalah Pendaftaran Haji

Pembangunan Infrastruktur di Danau Toba Terbaik dan Paling Cepat

Pembangunan Ekonomi Harus Ditopang Infrastruktur yang Bagus