Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 14 Februari 2026

Masyarakat Lingkar Tambang dan Pemangku Adat Dairi Desak Kepastian Izin PT DPM

Donna Hutagalung - Kamis, 18 Desember 2025 20:15 WIB
454 view
Masyarakat Lingkar Tambang dan Pemangku Adat Dairi Desak Kepastian Izin PT DPM
Foto: harianSIB.com/Dok
Ketua Harian FKPHU Kabupaten Dairi, Aslim Padang

Dairi (harianSIB.com)

Dukungan terhadap rencana operasional PT Dairi Prima Mineral (DPM) kembali disuarakan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah tambang. Aspirasi tersebut datang dari kalangan pemuda lingkar tambang serta para pemangku hak ulayat yang menilai kehadiran DPM berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, selama dijalankan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Dorongan itu mengemuka seiring harapan agar Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) segera memberikan kepastian terkait izin operasional dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pemuda dan pemangku adat menilai proses perizinan yang tengah berjalan perlu segera dituntaskan agar masyarakat memperoleh kepastian dan arah pembangunan yang jelas.

Dari kalangan pemuda, dukungan disampaikan melalui Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang), wadah yang menghimpun pemuda dari lima desa dan satu kelurahan di sekitar area operasional DPM.

Ketua Almas Lintang, Sahbin Cibro, mengatakan, dorongan percepatan izin didasarkan pada aspirasi mayoritas warga yang menginginkan perbaikan kondisi ekonomi.

Baca Juga:
"Yang kami sampaikan ini bukan kepentingan segelintir orang. Ini aspirasi masyarakat lingkar tambang yang kami kumpulkan secara terbuka dan tertulis. Hingga saat ini, lebih dari 3.000 jiwa telah menyatakan dukungan," ujar Sahbin, Kamis (18/12/2025), sebagaimana rilis yang diterima harianSIB.com.

Menurut Sahbin, masyarakat berharap pengelolaan tambang nantinya tetap mengacu pada ketentuan AMDAL dan berada di bawah pengawasan pemerintah. Ia menilai kepastian izin justru akan memudahkan pengawasan serta membuka ruang pelibatan masyarakat secara langsung.

Optimisme warga, lanjut Sahbin, juga dipengaruhi oleh pengalaman selama ini. Meski belum beroperasi penuh, DPM disebut telah melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan serta menyalurkan bantuan sosial, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

"Selama ini yang kami rasakan justru dampak positif. Bantuan pendidikan sudah ada, tenaga kerja lokal dilibatkan, dan masyarakat merasa diperhatikan. Itu yang membuat kami yakin dan terus mendorong agar proses perizinan ini segera selesai," katanya.

Dukungan senada juga datang dari para pemangku adat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat (FKPHU) Kabupaten Dairi. Ketua Harian FKPHU Kabupaten Dairi, Aslim Padang, menyampaikan, dukungan tersebut telah melalui pertimbangan berbagai aspek.

"Sembilan belas marga di Dairi sudah menyatakan sikap mendukung. Bagi kami, yang terpenting kegiatan ini dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan tetap mengikuti aturan negara," ujar Aslim.

Ia menilai keberadaan DPM berpotensi membawa perubahan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, pembangunan tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya alam yang tertib, bertanggung jawab, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Di tengah beragam pandangan yang berkembang di masyarakat, para pemangku adat berharap pemerintah dapat menuntaskan proses perizinan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Aslim menegaskan, sikap pemangku hak ulayat berangkat dari pertimbangan adat serta kebutuhan riil masyarakat di wilayah tersebut.

"Kami ini pemangku. Sudah kami pikirkan. Kalau DPM dibuka, itu untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan orang per orang. Semua ada aturannya dan perusahaan juga harus patuh pada aturan itu," tegasnya.

Aslim menilai belum terbitnya izin operasional dan AMDAL lebih merupakan persoalan waktu. Ia meyakini negara memiliki mekanisme dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

"Masalah izin saya kira tinggal waktu. Yang terpenting adalah bagaimana pengelolaannya nanti, supaya tidak merusak dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor
: Donna Hutagalung
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Menyambut Natal, Polres Dairi Berbagi Dengan Donor Darah
Penyaluran BBM Minus Hingga Nopember 2025 di Kabupaten Dairi
Polres Dairi Tolak Permintaan Penangguhan Penahahan
Warga Parbuluan VI Datang, Anggota DPRD Dairi Perjalanan Dinas Massal
Ribuan Massa akan Demo, Polres Dairi Gelar Persiapan Dalmas
Tersangka Penyerangan Mako Polres Dairi Diamankan
komentar
beritaTerbaru