Bupati Humbahas Antar Langsung SK PPPK ke Lokasi Kerja Operator Alat Berat

Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018, pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dapat dilakukan apabila yang bersangkutan dipidana penjara minimal dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, atau tidak memenuhi target kinerja sesuai perjanjian kerja.

Selain itu, PPPK juga dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila terbukti melakukan kejahatan yang berkaitan dengan jabatan atau tindak pidana umum seperti narkoba, judi, asusila, dan kejahatan lainnya, menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta melakukan tindak pidana yang direncanakan dengan ancaman hukuman minimal dua tahun penjara.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan bahwa PPPK harus siap ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan dan alokasi, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Penempatan dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk komitmen pengabdian kepada daerah dan negara.

"Saya berharap saudara-saudara PPPK yang baru dilantik dapat bekerja dengan tekun, bijaksana, serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Pahami dan laksanakan Program Asta Cita serta visi misi Bupati Humbang Hasundutan dalam pekerjaan sehari-hari," harapnya. (**)

666 PPPK Paruh Waktu Terima SK, Bupati Humbahas Ingatkan Soal Disiplin dan Sanksi Tegas

Unit Usaha Syariah Bank Sumut Serahkan Bantuan Laptop kepada Sekolah Bintang Rabbani

Dibeli Rp 457 M Masa Edy, Lahan Medan Club Mau Diserahkan Bobby ke Bank Sumut

Ricky Anthony Bantu Korban Kebakaran di Desa Karang Anyar Secanggang, Kabupaten Langkat

Bupati Humbahas Serahkan Bantuan Alsintan ke Sejumlah Poktan

Dukung Ketapang, Polres Pematangsiantar Serahkan Hasil 2 Ton Jagung ke Bulog