Selamatkan Aset Negara, Akademisi Apresiasi Satgas PKH Kembalikan Rp 6,6 Triliun

Dengan diserahkannya kembali 688.427 hektare kawasan hutan konservasi kepada Kementerian Kehutanan pada tahap kelima ini, Andar berharap ada langkah strategis lanjutan berupa restorasi ekosistem.

"Menteri Kehutanan sudah menunjukkan kerja nyatanya dalam aspek penegakan hukum. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana lahan seluas jutaan hektare tersebut dipulihkan fungsinya secara ekologis dan memberikan manfaat ekonomi bagi rakyat sekitar secara legal melalui program perhutanan sosial," tegasnya.

Ada pun dana fantastis sebesar Rp 6,62 triliun yang berhasil diselamatkan berasal dari Hasil Rampasan Korupsi sebesar Rp4,28 triliun dan denda administratif sebesar Rp2,34 triliun dan akan masuk ke kas negara diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi riset-riset lingkungan, kehutanan dan pembangunan hunian bagi korban bencana sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintah.

"Keberhasilan ini adalah pesan tegas bagi siapa pun yang mencoba bermain-main dengan kekayaan negara. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah membuktikan bahwa negara tidak lagi bisa 'didikte' oleh kepentingan korporasi nakal," ujarnya.

"Hal ini juga ditandai dengan pencabutan 22 perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di seluruh wilayah indonesia termasuk beberapa di wilayah terdampak longsor dan banjir seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Utara. Ini adalah momentum kembalinya marwah hukum di atas tanah air kita sendiri." tutup Andar. (**)

Gelmok Samosir Ucapkan Selamat atas Kelulusan Doktor Ibnu Kholik di FH USU

Menteri LH Gandeng Pakar Kampus, Penegakan Hukum Banjir dan Longsor Sumatera Gunakan Pendekatan Ilmiah

Akademisi di Sumut Apresiasi Program Listrik Desa Pemerintah: Keadilan Energi bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Akademisi Nilai Penonaktifan Pejabat oleh Gubernur Sumut Berisiko Langgar Aturan ASN

Sayembara Desain Batik Sumut Sukses Lahirkan Karya Terbaik Motif Batik

Geng Motor dan Begal Makin Meresahkan di Sumut Mungkin karena Kelengahan Pemerintah