Pemkab Madina-Kejari Teken MoU Bidang Hukum Datun, Kawal Proyek Strategis

Panyabungan (harianSIB.com)

Mengawali kerja tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Selasa (6/1/2026), di Aula Kantor Bupati Madina.

Nota kesepahaman tersebut terkait kerja sama strategis di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun), dalam kapasitas Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan UU Kejaksaan RI (Pasal 30).

Dalam siaran pers Kejari Madina sebagaimana dilansir ke media via WhatsApp, Selasa (6/1/2026), disampaikan, penandatanganan MoU dilakukan Plt Kajari Madina Yos A Tarigan, SH MH M Ikom dan Bupati Saipullah Nasution, SH MM.

Baca Juga:

• Kejari Labuhan Batu Naikkan Kasus Korupsi Dana Hibah Pramuka ke Penyidikan

Plt Kajari Madina menekankan, MoU ini merupakan wujud nyata peran Kejaksaan sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Kehadiran Jaksa bukan untuk menghambat kinerja, tetapi memberikan landasan hukum yang kuat bagi kebijakan pembangunan.

"Kami ingin memastikan pembangunan di Madina terhindar dari jeratan hukum. Dengan fungsi pendampingan hukum (Legal Assistance) dan pendapat hukum (Legal Opinion), kami mengawal proyek strategis daerah agar tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran," ujar Yos A Tarigan.

Untuk itu diimbau OPD tidak perlu ragu berkoordinasi dengan Kejari Madina terkait tata kelola aset maupun kontrak kerja sama.

"Kedepankan upaya preventif untuk meminimalisir penyimpangan. Kami berharap MoU diimplementasikan demi Madina yang lebih maju," tambah Yos.

Sementara itu, Bupati Madina H Saipullah Nasution, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kejari Madina atas kesediaan menjalin kemitraan ini.

Disampaikan, inisiatif MoU lahir dari keinginan Pemkab Madina ingin mendapatkan pengawalan hukum yang komprehensif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dengan pendampingan Kejari, diharapkan para Kepala OPD dapat bekerja lebih tenang dan percaya diri karena setiap langkah yang diambil sudah selaras dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penyerapan anggaran dapat maksimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Turut hadir mendampingi Plt Kajari, Kasi Intel sekaligus Plh Kasi Datun Jufri, Kasi Pidsus Herianto, JPN serta dari pihak Pemkab, Sekretaris Daerah, para Asisten, serta para Kepala OPD. (*)

Kasus Kredit Fiktif BRI, Tiga Ruko Disegel Kejari Binjai

Kasasi Ditolak, Kejari Sibolga Keluarkan Surat DPO Heppy Rosmani Sinaga

Pemkab Deliserdang dan Badan Ekonomi Kreatif di Bali Teken MoU di Bali

Buron Tiga Tahun Kasus Korupsi Pajak Reklame, Alboin Siagian Diciduk Tim Kejatisu dan Kejari Deliserdang

Jaksa dan Pegawai Kejari Deliserdang Periksa Urine Secara Mendadak

Massa Bawa Keranda Desak Kejari Karo Tahan 4 Tersangka Korupsi Pembangunan Tugu Mejuah-Juah