Polemik Mobil Dinas Bupati Samosir, DPRD Disorot Soal Fungsi Pengawasan

Lebih lanjut Oloan menyebutkan, DPRD seharusnya berdiri paling depan menyuarakan empati, bukan malah membisu," ujarnya.

Oloan juga menilai, bahwa pembiaran terhadap kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial merupakan bentuk kegagalan kolektif sebagai wakil rakyat atau DPRD dalam menjalankan amanah konstituen.

Dijelaskannya, bahwa fungsi pengawasan DPRD bukan formalitas. Ketika ada kebijakan yang sah secara prosedur tetapi melukai rasa keadilan, di situlah DPRD diuji. Sayangnya, menurut Oloan, ujian ini tidak dijawab dengan keberanian.

Selanjutnya, Oloan juga menambahkan, diamnya DPRD justru memperlebar jarak antara rakyat dan lembaga perwakilan, sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi kita.

"Rakyat memilih DPRD bukan untuk menjadi penonton kekuasaan. Mereka (DPRD) dipilih untuk bersuara, membela, dan berpihak kepada rakyat. Jika kepekaan itu hilang, maka keberadaan DPRD patut dipertanyakan," ujar Oloan dengan nada prihatin.

Wakil Ketua DPRD Samosir, Sarochel Tamba dikonfirmasi harianSIB.com terkait hangatnya perbincangan terkait pembelian mobil dinas mewah Bupati Samosir mengatakan bahwa pembelian mobil dinas Bupati tersebut ditampung di P-APBD Tahun 2025.

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Paripurna DPRD Tebingtinggi Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Molor 1,5 Jam

Caleg DPRD Simalungun Ajak Masyarakat Pahami Makna Pesta Demokrasi

F-PDIP DPRD Sergai Minta Pemkab Upayakan Penambahan Pupuk Bersubsidi

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori