Polemik Mobil Dinas Bupati Samosir, DPRD Disorot Soal Fungsi Pengawasan

Samosir(harianSIB.com)

Di tengah polemik pengadaan mobil dinas Bupati Samosir yang disebut-sebut bernilai Rp 3 miliar lebih, sorotan tajam kini justru diarahkan kepada DPRD Kabupaten Samosir. Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi benteng kepentingan rakyat dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan empati sosial.

Demikian disebutkan pemerhati pembangunan Kabupaten Samosir, Oloan Simbolon kepada wartawan, Jumat (16/1-2026) di Pangururan.

Dengan tegas Oloan Simbolon menyatakan kekecewaannya terhadap sikap DPRD Samosir yang terkesan diam dan pasif menyikapi isu pembelian mobil dinas di tengah kondisi masyarakat yang sedang terpuruk.

Baca Juga:

• Ketua Fraksi PDIP DPRD Nias Utara Tolak Pilkada Lewat DPRD

"Jika pemerintah daerah tidak memiliki kepekaan dan nurani, maka DPRD sebagai legislatif seharusnya hadir sebagai penyeimbang. Tapi yang kita lihat saat ini, DPRD justru seperti kehilangan suara," tegas Oloan.

Menurut mantan pimpinan legislatif Samosir itu, DPRD seharusnya bisa mengantisipasi dan memberi pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten saat Pembahasan Anggaran di DPRD supaya pembelian mobil dinas mewah bupati tersebut ditunda atau sekurang-kurangnya bisa menyesuaikan dengan kondisi ril masyarakat saat ini, bukan malah menjadi sekadar lembaga pengesah anggaran, namun juga harus memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap rupiah dana APBD berpihak pada penderitaan dan kebutuhan masyarakat.

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Paripurna DPRD Tebingtinggi Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Molor 1,5 Jam

Caleg DPRD Simalungun Ajak Masyarakat Pahami Makna Pesta Demokrasi

F-PDIP DPRD Sergai Minta Pemkab Upayakan Penambahan Pupuk Bersubsidi

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori