Guru di SMA Negeri 1 Gidö Nias Laporkan Dugaan Pungli Pengurusan NUPTK

Bualaatulo menambahkan, hampir seluruh guru di sekolah tersebut mengalami perlakuan serupa. Bahkan, praktik ini diduga telah berlangsung cukup lama dan terjadi di berbagai sekolah dengan modus yang sama.

Tak hanya pengurusan NUPTK, dugaan pungli juga disebut terjadi dalam proses pelaporan Dana BOS serta pencairan tunjangan daerah terpencil. Nilai pungutan bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung kondisi sekolah dan status guru.

Atas dugaan tersebut, Bualaatulo Zebua menyatakan akan melaporkan kasus ini secara resmi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumut, serta aparat penegak hukum. Dan para guru juga berharap seluruh dana hasil dugaan pungli dapat dikembalikan, mengingat pengurusan NUPTK secara resmi dinyatakan gratis, sebagaimana tertuang dalam surat edaran Cabdisdik Wilayah XIII.

Agustinus Halawa, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Wilayah XIII Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, saat dimintai tanggapannya mengatakan, baru menyelidiki, karena kejadiannya ini terjadi di SMA Negeri 1 Gido dan sudah dipanggil yang memberikan di media untuk dimintai informasi.

"Pada prinsipnya pungli tidak dibenarkan Pak dan tidak bisa kita vonis juga bersalah sebelum kita minta konfirmasi yang terkait tentang ini," jawab Agustinus melalui WhatsAppnya.(*)

Jaringan Pemuda Nusantara Unjuk Rasa di Kejatisu, Minta Dugaan Pungli Pengangkatan PPPK RSUD Aek Kanopan Labura Diusut Tuntas

Ketua dan Wakil Ketua PN Madina Gaungkan Zona Integritas, Tolak Gratifikasi dan Pungli

Kajari Palas dan Dua Pegawai Kejaksaan Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Pungli Dana Desa

Tim Gabungan Polda Sumut dan Polres Belawan Tangkap Belasan Pelaku Pungli dan Curas

Pemuda 19 Tahun Ditangkap Diduga Pungli Sopir Truk di Jalur Tol Belawan

Demo, Kejati Sumut Diminta Usut Dugaan Pungli Tenaga Pendamping Desa