Pekerjaan Rehab Kantor Lurah Kisaran Kota Masih Berjalan

" Itu memang kerjaan di dinas PUTR Asahan, tapi saya belum mengetahui secara pasti kerjaan itu sudah selesai apa belum, yang lebih tahu itu kabidnya," kata Syharum, kepada SIB News Network (SNN), Rabu (25/02/2026).

Disinggung mengenai sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang mengerjakan pekerjaan rehab kantor Lurah, Syharum mengatakan, untuk mengenai sanksi itu yang paham adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ya Kadis sendiri. "Itukan sudah mengarah ke teknis, langsung aja tanya ke PPK," tegasnya.

Dia juga menekankan kepada rekanan yang mengerjakan kegiatan di dinas PUTR Asahan agar dapat menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan perjanjian dalam kontrak yang sudah disepakati. "Seharusnya rekanan bisa lebih profesional dalam mengerjakan kegiatan dari pemerintah," imbaunya.

Dengan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, jelas melanggar aturan. Dan untuk diketahui, keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam proyek pemerintah di Indonesia diatur secara ketat, terutama merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (saat ini Perpres 16/2018 dan perubahannya Perpres 12/2021) serta peraturan turunannya. Sangsi mulai dari denda, blacklist, hingga pemutusan kontrak rekanan. (*)

Rehab Kantor Lurah Pahang Tanjungbalai Tak Rampung