Audit Perjalanan Dinas Sekda Rp 45 Juta Dipertanyakan, Pelapor Surati Kejari Nisel.

"Jika kebijakan itu berlaku secara menyeluruh, maka secara logis potensi dampak fiskalnya tidak terbatas pada satu kegiatan atau satuan kerja saja," ujar Daniel.

Ia menegaskan bahwa surat yang disampaikannya bukan untuk mencampuri kewenangan aparat penegak hukum, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan keuangan negara.

Namun hingga beberapa waktu setelah surat tersebut disampaikan, Daniel mengaku belum menerima penjelasan resmi secara tertulis mengenai perkembangan penanganan perkara maupun dasar audit yang disebutkan sebelumnya.

Melalui surat tersebut, ia kembali meminta agar pihak kejaksaan memberikan jawaban resmi mengenai perkembangan penanganan perkara serta dasar perhitungan kerugian negara yang telah disebutkan ke publik.

"Saya masih percaya Kejaksaan Negeri Nias Selatan dapat menangani perkara ini secara profesional. Karena itu saya memilih memberi ruang terlebih dahulu kepada mereka untuk menjelaskan perkembangan penanganan perkara ini sebelum mempertimbangkan langkah lain," ujarnya sat ditanya apakah akan membawa kasus itu ke Kejati atau Kejagung.

Menurut Daniel, langkah yang ditempuhnya semata-mata untuk memperoleh kepastian informasi mengenai dasar audit dan perkembangan penanganan perkara yang telah disebutkan sebelumnya kepada publik.

BPKP Sumut Keluarkan Hasil Audit Dugaan Korupsi Kasus PAP di Binjai

Kadishub Binjai Tantang BPKP Audit Investigasi Proyek Halte Rp3,9 Miliar

Wirya Alrahman Dilantik Jadi Sekda Kota Medan

Pengakuan Utang TA 2017 Sebesar Rp22 Miliar Tanpa Didukung Bukti, Sekda Nisbar Tidak Bersedia Diwawancara

Keluarkan Dua Izin Kegiatan Secara Bersamaan, Sekda P Siantar Mohon Maaf

BPK Didesak Audit Investigasi Realisasi Belanja Modal Dinkes Tanjungbalai Rp 5,8 M