Pemkab Batubara Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas LKPj 2025

Batubara (harianSIB.com)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Batubara, Rodial, berlangsung di ruang paripurna DPRD Batubara, Selasa (31/4/2026), dihadiri perwakilan Bupati Batubara melalui Asisten I Renold Asmara, unsur pimpinan dewan dan anggota DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unsur Forkopimda.

Dalam penyampaiannya, Pemerintah Kabupaten Batubara mengapresiasi seluruh fraksi DPRD Batubara atas pandangan umum yang telah disampaikan. Menanggapi pandangan umum Fraksi Gerindra, disebutkan bahwa Pemkab Batubara sejalan dengan pentingnya efektivitas pelaksanaan dan pengawasan anggaran, termasuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dukungan terhadap program Universal Health Coverage (UHC) juga mendapat perhatian khusus. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan demi mendongkrak kepuasan masyarakat.

Baca Juga:

• Paripurna DPRD Batubara, Wabup Syafrizal Sampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025

Terkait kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga kesehatan, pemerintah menyebut akan melakukan kajian komprehensif agar kebijakan yang diambil tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

Menanggapi Fraksi Partai Amanat Nasional, Pemkab menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penyederhanaan layanan publik, peningkatan profesionalitas aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Sementara itu, kepada Fraksi Karya Pembangunan Nasional, pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap capaian realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 yang hampir menyentuh 100 persen, dengan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 93,08 persen. Ke depan, potensi pendapatan daerah akan terus dioptimalkan.

Mengenai penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), pemerintah menjelaskan bahwa realisasinya telah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi bencana, tingkat kerusakan, serta ketersediaan sumber pendanaan dari kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Selanjutnya, kepada Fraksi KDRI, pemerintah menerangkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) berasal dari sejumlah kegiatan yang belum terealisasi. Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk melakukan pembahasan lanjutan guna menghasilkan rekomendasi perbaikan ke depan.

Sedang, menanggapi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pemerintah menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan kepala OPD telah melalui tahapan uji kompetensi dan mekanisme lelang jabatan, dan saat ini masih menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.

Adapun terkait status pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah, disebutkan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh masa periodisasi jabatan, proses evaluasi, serta adanya kepala sekolah yang memasuki masa pensiun.(*)

Antisipasi Risiko Gagal Panen, Petani Sergai Diimbau Manfaatkan Asuransi Tanaman Padi

Kapolrestabes Medan: Patroli Gabungan Skala Besar Dilaksanakan Pada Jam Rawan

Massa Gebrak Berunjukrasa di Kantor BPJS Kesehatan Padangsidimpuan

Swasembada Pangan Ala Orba Diungkap, Petani Tidak Sejahtera dan Tidak Bebas Tanam Padi

Honda Sport Motoshow Sukses di Padang Sidempuan

Pembacok Sekretaris Dinas PUPR Padangsidimpuan Ditangkap