Dipicu Protes Warga, Komisi I DPRD Batu Bara Minta Proyek KDMP di Gunung Rante Dihentikan

Batubara(harianSIB.com)

Polemik pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Gunung Rante, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara kian memanas. Ketua Komisi I DPRD Batubara, Darius, tegas meminta proyek tersebut dihentikan sementara menyusul penolakan warga yang keberatan lapangan bola desa dialihfungsikan menjadi lokasi pembangunan.

Permintaan penundaan itu disampaikan Darius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Batubara, pada Selasa (7/4/2026), yang dihadiri puluhan warga Desa Gunung Rante.

Penolakan warga bukan tanpa alasan. Lapangan bola yang kini direncanakan menjadi lokasi gerai KDMP disebut merupakan milik masyarakat, yang dibeli secara swadaya sejak puluhan tahun lalu.

Tokoh masyarakat, Kasianus Purba (84), mengungkapkan sejarah panjang pengadaan lahan tersebut. Ia menjelaskan, pada sekitar tahun 1970, masyarakat secara gotong royong membeli lahan dari keluarga Siallagan dan Sitio dengan sistem urunan.

Baca Juga:

• Satnarkoba Polres Batubara Tangkap Terduga Pengedar Sabu

"Waktu itu harganya dua kaleng beras per rante. Total sekitar 20 rante. Karena dana kurang, perangkat desa ikut patungan untuk menutupi pembelian," jelas Purba, yang saat itu turut terlibat sebagai perangkat desa.

Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan Kepala Desa Gunung Rante, AP Manurung. Ia mengklaim lahan lapangan bola merupakan hibah sejak tahun 1960 dan telah disepakati sebagai aset desa melalui rapat di kantor desa.

Pernyataan itu langsung dibantah sejumlah warga, termasuk tokoh masyarakat Simbolon. Ia menegaskan masyarakat tidak pernah sepakat menjadikan lapangan tersebut sebagai aset desa. "Kami tidak menolak pembangunan KDMP. Tapi jangan dibangun di atas lapangan bola yang jelas milik masyarakat," tegasnya.

Simbolon mengakui memang pernah ada pembahasan terkait legalitas lahan. Namun, menurutnya, warga hanya menyetujui jika statusnya tetap sebagai aset masyarakat, bukan aset desa.

Menanggapi hal itu, Darius menilai penetapan status lahan sebagai aset desa tidak bisa dilakukan sepihak tanpa dasar hukum yang jelas, apalagi lahan tersebut telah lama dikuasai masyarakat.

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPRD Batubara memutuskan akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kondisi sebenarnya, termasuk mengecek keabsahan dukungan warga terkait rencana pembangunan KDMP.

"Untuk sementara, kami minta pembangunan dihentikan dulu sampai ada hasil pengecekan dan pembahasan internal komisi," tegas Darius.

Sementara itu, Ketua PD IWO Batubara, Darmansyah, yang turut mendampingi warga, menilai proses pembangunan KDMP terkesan terburu-buru dan belum matang secara administrasi. "Surat penyerahan lahan ke KDMP baru terbit Februari 2026, dan itu pun hanya antara kepala desa dengan pelaksana pembangunan," ujarnya.

Warga pun menyampaikan tuntutan tegas, mengembalikan fungsi lapangan sebagai fasilitas umum atau menyediakan lahan pengganti yang layak untuk aktivitas olahraga masyarakat.(*)

Sambut HUT TNI Ke-72, Dandim 0208 Asahaan, Buka Turnamen Sepak Bola Antar Kecamatan di Kabupaten Batu Bara

Pohon Raksasa Tumbuh di Tengah Lapangan Bola

Bupati Batubara Bersama Ribuan Warga Sholat Ied di Lapangan Bola Kaki Limapuluh

Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan Kabupaten Batu Bara 2016

Perangkat Desa Penonggol Sergai dan Karangtaruna Gotong Royong Bangun Lapangan Bola Voli

Bupati Bersama Ribuan Warga Batubara Sholat Ied di Lapangan Bola Kaki Sei Balai