Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Rabu, 15 Juli 2026

Pemko Tanjungbalai Siap Berkolaborasi Bersama BPPMHKP Tanjungbalai Asahan

Pahala Sinaga - Rabu, 15 Juli 2026 19:08 WIB
80 view
Pemko Tanjungbalai Siap Berkolaborasi Bersama BPPMHKP Tanjungbalai Asahan
Foto : Dok/Kominfo
FKP : Pemko Tanjungbalai menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (15/7/2026).

Tanjungbalai(harianSIB.com)

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu-Hilir dalam mendukung program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (15/7/2026).

Adapun kegiatan KKP tersebut melibatkan sejumlah stakeholder, Forkopimda atau mewakili, Para Asisten, instansi terkait KPPN, Perwakilan Bank Indonesia(KPwBI) Pematang Siantar, BPOM, Bea dan Cukai Teluk Nibung, Perbankan, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Tanjungbalai, BPHIT, PSDKP Asahan, para pengusaha dan pelaku UMKM,Perwakilan Akademisi, Media Pers, serta undangan lainnya bersama Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo beserta jajaran.

Pada kesempatan itu Aan Fibro Widodo menyampaikan melalui forum ini ingin memastikan bahwa standar pelayanan yang kami berikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberi manfaat nyata bagi para pelaku usaha Kelautan dan Perikanan.

Aan Fibro Widodo menyampaikan bahwa biaya pengurusan sertifikat mutu hasil perikanan tanpa pungutan biaya, sebagai upaya untuk memperkuat kualitas jaminan mutu hasil perikanan bagi pasar domestik maupun ekspor.

Baca Juga:
"Sertifikasi yang kami laksanakan bukan sekedar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing, menjamin keamanan pangan, memperluas akses pasar serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia," jelas Aan Fibro Widodo.

Dikatakannya juga bahwa KKP melalui Badan Mutu memiliki layanan 9 sertifikasi mutu perikanan yang semuanya dapat diakses pelaku usaha perikanan sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah alias gratis. Dan hal itu merupakan sebagai salah satu komitmen Pemerintah untuk mendukung iklim usaha yang sehat serta memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan dari hulu sampai ke hilir.

Editor
: Wilfred Manullang
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Susi Pudjiastuti: KKP Buka 3 Pos Bantuan Gempa Palu Donggala
Ketua FKPPI Minta Kapoldasu Tindak Bandar Judi Togel dan KIM di Samosir
Satbinmas Gelar FGD dengan Camat dan Lurah se-Rantau Utara Bentuk FKPM
Semarakkan HUT ke-73 RI, FKPPI Adakan Berbagai Lomba
Cegah Kebakaran Hutan, FKPD Samosir Gelar Rapat Koordinasi di Sigulatti
Edy Akui Sedih Jika FKPPI Tak Mendukungnya Pada Pilgubsu
komentar
beritaTerbaru