Komisi VII DPR RI Kunjungi Taput, Pastikan KUR Rp100 Juta Tanpa Agunan

Taput(harianSIB.com)

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 melakukan pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kamis (3/9/2026).

Rombongan diterima langsung oleh Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat di Aula Martua Kantor Bupati Taput.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Tim Komisi VII DPR RI Dr Saleh Partaonan Daulay, didampingi sejumlah anggota Komisi VII DPR RI lainnya. Dalam kesempatan itu, Saleh menegaskan, bahwa pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau mengajukan KUR seratus juta atau lebih kecil dari seratus juta, tidak perlu kepikiran soal agunan. Ini bukan cerita saya, ini aturannya," ujar Saleh di hadapan para pelaku UMKM dan penerima manfaat KUR yang hadir.

Baca Juga:

• Kura-kura Aldabra Jadi Koleksi Baru KBS, Si Jantan Berbobot 109 Kg

Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen memastikan penyaluran KUR, termasuk dana KUR 300 triliun setahun itu, dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerimanya.

Rombongan Komisi VII DPR RI sebelumnya disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Taput Henry MM Sitompul di Bandara Raja Sisingamangaraja XII Silangit, sebelum menuju lokasi acara.

Turut hadir dalam kunjungan ini Wakil Bupati Taput Deni P Lumbantoruan, jajaran Forkopimda Taput, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PT Bank Sumut.

Dalam sambutannya, Bupati Jonius memaparkan kondisi UMKM dan potensi ekonomi kreatif di Taput. Ia menekankan pentingnya penguatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, modernisasi peralatan, pengembangan pemasaran, hingga hilirisasi produk agar UMKM di daerahnya mampu naik kelas.

"Pengembangan potensi lokal juga menjadi perhatian kami, termasuk peningkatan kualitas dan produktivitas produk, penguatan branding dan pemasaran, serta pengembangan ekosistem usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat," kata Jonius.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI menyampaikan, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyaluran KUR di daerah, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan program, manfaat yang dirasakan pelaku usaha, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM.

Kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif antara Pemerintah Kabupaten Taput, kementerian terkait, PT Bank Sumut dan para penerima manfaat KUR. Diskusi membahas penyaluran dan pemanfaatan KUR, akses permodalan, serta berbagai upaya memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif di Taput. Agenda ditutup dengan penyerahan cendera mata.

Sekda Henry Sitompul menyebut, sinergi lintas sektor antara DPR RI, kementerian, pemerintah daerah dan lembaga perbankan ini berfokus pada penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM), perluasan akses pembiayaan UMKM, serta pengembangan potensi ekonomi kreatif lokal agar mampu berdaya saing tinggi.

Pemerintah Kabupaten Taput menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kolaborasi tersebut, agar setiap dukungan kebijakan dan fasilitas dari pemerintah pusat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pelaku usaha di Taput (**)

Bupati Samosir Minta PT Aqua Farm Nusantara Kurangi Keramba di Danau Toba

Dua Kurir Sabu dan Ganja Ditangkap

Ini Penyebab RI Kurang Modal Buat Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Fokus kepada Rusia dan China, AS Kurangi Pasukan di Afrika

BPPT Kurangi Dosis Teknologi Asing untuk Perkapalan

Fokus Pembangunan Ekonomi, Sandiaga Janji Perkuat UMKM