Pemeriksaan BPK Dimulai, Pemerhati Minta Progres Layanan Perumda Mual Na Tio Taput Dievaluasi Serius

Taput(harianSIB.com)

Pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap efektivitas peran Pemerintah Daerah dan pengelolaan BUMD air minum di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) resmi dimulai, ditandai dengan pelaksanaan Entry Meeting di Aula Mini Kantor Bupati Taput, Selasa (8/9/2026).

Menanggapi dimulainya pemeriksaan ini, pemerhati kebijakan publik Kristian Pandiangan SH, saat dihubungi Rabu (9/9/2026), berharap proses evaluasi yang dilakukan BPK tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan benar-benar menyentuh progres layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pelanggan Perumda Mual Na Tio.

"Air minum menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemeriksaan ini harus jadi momentum untuk melihat sejauh mana progres layanan benar-benar dievaluasi secara serius, bukan sekadar memenuhi kelengkapan dokumen," ujar Kristian.

Wakil Bupati Taput Deni Parlindungan Lumbantoruan, mengikuti langsung Entry Meeting Supervisi dan Pengarahan atas Kinerja Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dan Pengelolaan BUMD Air Minum tersebut. Pemeriksaan ini mencakup pelaksanaan tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026.

Baca Juga:

• Ketua DPRD SU Pastikan Hadiri Rakernas V MPK Indonesia di Tarutung

Turut hadir Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang beserta tim, Sekda Henry MM Sitompul, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Direktur Perumda Mual Na Tio Tarutung David PPH Hutabarat beserta jajarannya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Deni Lumbantoruan bersama jajaran Pemkab Taput mengikuti pemaparan dan arahan Tim BPK Perwakilan Sumatera Utara sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan layanan air minum di daerah.

Pemerintah Kabupaten Taput menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini dan menegaskan kesiapannya mendukung proses tersebut dengan memberikan data serta informasi yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pengamat BUMD Marolop Simatupang SE menilai keterbukaan Pemkab dalam memberikan data ke BPK merupakan langkah awal yang positif.

Namun ia mengingatkan, hasil akhir pemeriksaan yang paling ditunggu masyarakat adalah dampak nyata terhadap kualitas dan pemerataan layanan air minum, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

Ia juga menyinggung keterkaitan hasil pemeriksaan ini dengan Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Mual Na Tio yang beberapa waktu lalu telah disahkan DPRD Taput.

"Penyertaan modal sudah disetujui. Semestinya hasil pemeriksaan BPK ini menjadi acuan agar penyertaan modal tersebut betul-betul digunakan untuk memperbaiki layanan, bukan sekadar administrasi keuangan," katanya.

Lebih lanjut, Marolop menekankan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan BPK ditemukan indikasi penyelewengan anggaran, sekecil apapun nilainya, hal tersebut tidak boleh dibiarkan atau diselesaikan secara internal semata.

Ia mendorong agar setiap temuan diproses secara transparan dan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Sekecil apapun potensi penyimpangan anggaran, kalau memang ditemukan, harus ditindaklanjuti secara terbuka. Jangan sampai ada temuan yang hanya berhenti di catatan administratif tanpa ada langkah konkret. Ini menyangkut uang rakyat dan pelayanan dasar masyarakat," ucapnya.

Ia menambahkan, kepercayaan publik terhadap BUMD pengelola air minum sangat bergantung pada konsistensi pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Oleh karenanya, ia berharap Pemkab Taput dan Perumda Mual Na Tio proaktif menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun catatan yang dikeluarkan BPK setelah pemeriksaan ini rampung, tanpa menunggu adanya tekanan publik.

Marolop juga menegaskan pihaknya tidak sedang menuduh adanya penyimpangan dalam pengelolaan Perumda Mual Na Tio, namun mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan pengawasan berlapis mengingat besarnya anggaran yang dikelola BUMD tersebut, termasuk dari rencana penyertaan modal daerah yang baru disahkan.

Melalui entry meeting ini, evaluasi terhadap penyediaan air minum diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas pelayanan air minum bagi masyarakat Taput ke depan (**)

13 - 17 Oktober 2018, Festival Tenun Nusantara di Tapanuli Utara

Gebyar PAUD 2018 Tapanuli Utara Diwarnai Berbagai Lomba

Rustam Silalahi Pertanyakan Hasil Konsultasi Banggar DPRD Tobasa ke BPK Sumut

Bawaslu Sumut Tetapkan Panwaslih Tapanuli Utara Langgar Kode Etik

Nikson Nababan Aktif Kembali Menjadi Bupati Tapanuli Utara

Toga Sinaga se-Tapanuli Utara Sepakat Menangkan Nikson - Sarlandy