BAKORNAS Soroti Transparansi FGD dan Dana Hibah Ormas di Gunungsitoli

Gunungsitoli(harianSIB.com)

Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penguatan peran organisasi kemasyarakatan (ormas) pada 19 Oktober 2026. Namun, kegiatan tersebut menuai sorotan dari Ketua DPD LSM Badan Anti Korupsi Nasional (BAKORNAS) Kota Gunungsitoli, Yuli Irama Hulu, yang mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam penentuan peserta.

Yuli menilai, pelibatan ormas dalam kegiatan pemerintah seharusnya dilakukan secara terbuka, objektif, dan inklusif. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terkesan hanya melibatkan organisasi tertentu berdasarkan kedekatan atau prinsip suka dan tidak suka (like and dislike).

"Jangan sampai pelibatan ormas hanya didasarkan pada prinsip like and dislike, bukan pada objektivitas dan kontribusi organisasi," ungkapnya, Jumat (30/10/2026).

Selain FGD, ia juga menyoroti penyaluran dana hibah pembinaan ormas yang dinilai perlu dilakukan secara transparan dan berkeadilan.

Baca Juga:

• Kesbangpol Sergai Tinjau Kantor DPD Pena Nusantara Bersatu

Menurutnya, Pemko Gunungsitoli harus menjelaskan mekanisme seleksi, kriteria penerima, besaran bantuan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Terlebih, jika bantuan terus diberikan kepada kelompok yang sama dari tahun ke tahun tanpa evaluasi yang terbuka.

"Sinergi tidak boleh berhenti menjadi slogan seremonial. Pemerintah tidak cukup hanya mengundang organisasi tertentu lalu mengklaim telah mewakili partisipasi masyarakat. Publik berhak mengetahui siapa yang dilibatkan, siapa yang tidak dilibatkan, dan apa dasar penentuan tersebut," tegas Yuli.

Ia meminta Pemko Gunungsitoli melalui Kesbangpol memberikan penjelasan mengenai kriteria pemilihan peserta FGD, mekanisme pendataan ormas, serta alasan organisasi tertentu tidak dilibatkan. Menurutnya, dana hibah bukan hak otomatis setiap organisasi, tetapi proses pengalokasiannya harus memenuhi prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Yuli menegaskan, kritik tersebut bukan untuk meminta keistimewaan, melainkan mendorong tata kelola pemerintahan yang adil dan terbuka. Ia berharap Pemko Gunungsitoli tidak alergi terhadap kritik dan mampu membuktikan semangat Gunungsitoli Hebat melalui kebijakan yang berintegritas, termasuk memberikan kesempatan yang setara bagi organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Gunungsitoli, Alvian Harefa, saat dimintai tanggapannya mengatakan bahwa penetapan peserta dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran kegiatan, ketersediaan anggaran, serta kebutuhan pembinaan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diprioritaskan dari kalangan ormas penerima hibah guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas organisasi, khususnya terkait tata kelola, administrasi, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, tidak diundangnya seluruh ormas bukan berarti pemerintah mengabaikan organisasi lainnya.

"Namun, hal itu merupakan penyesuaian terhadap sasaran dan tujuan kegiatan. Pemerintah Kota Gunungsitoli, lanjutnya, tetap berkomitmen melakukan pembinaan terhadap seluruh ormas secara berkelanjutan melalui program yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia, " Tulis Alvian melalui Whatsapnya. (*)

Bahas Pembakaran Bendera Tauhid, Wiranto Ajak Ormas Jaga Ukhuwah

Mendagri Minta Seluruh Ormas Lawan Terorisme hingga Narkoba

Revisi UU Ormas Masuk Prolegnas Prioritas 2019

Polres Deliserdang Kawal Aksi Damai Ormas Islam Terkait Pembakaran Bendera HTI di Jawabarat

Massa Ormas Islam Unjukrasa di Mapolda Sumut

Jimly: Sesama Ormas Tak Perlu Saling Bakar-membakar