Dana BDB Pemko Tanjungbalai TA 2013 Dirasionalisasi, Terealisasi Hanya Rp47,3 M

Tanjungbalai (SIB)- Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) pada TA 2013 mengalokasikan anggaran Bantuan Daerah Bawahan (BDB) untuk Pemko Tanjungbalai sebesar Rp76.777.463.625, namun anggaran yang masuk ke kas daerah hanya Rp47.302.199.363. Data tersebut diperoleh SIB dari Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD).

Pada TA 2013 Pemko Tanjungbalai mendapat jatah alokasi dana BDB  Rp85.534.909.625, yang dikelola lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU)  Rp30.125.000.000, Dinas Pendidikan Rp36.329.332.000, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp9.823.131.625, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Rp2.150.000.000 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Rp5.500.000.000.

Tahun anggaran berjalan, Pemprovsu  mengeluarkan kebijakan yang sempat menuai kritik dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat terutama DPRD Sumut selaku yang mengesahkan anggarannya. Kebijakan tersebut dianggap janggal dan kontroversi. Meskipun sempat ditentang dan dikecam, akhirnya tindakan Pemprovsu yang merasionalisasi (pemangkasan) anggaran BDB terwujud.

Pasca rasionalisasi, bagi kabupaten/kota penerima dana BDB yang terkena kebijakan tersebut mulai kelabakan. Pasalnya anggaran kegiatan terlanjur telah ditampung di APBD TA 2013.

Pemko Tanjungbalai salah satu daerah yang terkena rasionalisasi dana BDB TA 2013 terpaksa membatalkan sejumlah kegiatan. Sebelum kebijakan itu diberlakukan, Pemko Tanjungbalai menerima jatah dana BDB sebesar Rp85.534.909.625. Setelah dirasionalisasi sebesar Rp8.757.446.000, berkurang menjadi Rp76.777.463.625.

Inilah data SKPD yang terkena dampak rasionalisasi dana BDB TA 2013 beserta perubahan mata anggaran kegiatannya, berdasarkan hasil konfirmasi SIB dengan Kasi Perbendaharaan Dinas PPKAD, Darwin, Kamis (27/2) di ruang kerjanya. Dinas PU yang semula ditetapkan menerima sebesar Rp30.125.000.000, terkena rasionalisasi Rp5 M, berkurang menjadi Rp25.125.000.000. Dana Rp5 M tersebut semula dialokasikan untuk dua kegiatan fisik yang telah dibatalkan yakni pembangunan gedung Kantor Inspektorat Rp2,5 M dan penataan kawasan water front Rp2,5 M .

Darwin mengatakan, dana BDB yang masuk ke kas daerah Pemko Tanjungbalai untuk Dinas PU tidak seluruhnya. “Dana yang masuk ke kas daerah, baru Rp12.517.500.000, dan yang terealisasi Rp11.257.414.570, sisanya belum cair.”imbuh Darwin.

Rasionalisasi anggaran juga dialami Dinas Pendidikan. Dari  Rp36.329.332.000, terkena rasionalisasi  Rp7.607.446.000 berkurang menjadi Rp28.019.825.000. Dana Rp28 M lebih itu untuk empat kegiatan dengan rincian, kegiatan fisik Rp6.045.967.000, pengadaan barang Rp20.547.380.000, Bantuan Siswa Miskin (BSM) Rp500 juta dan anggaran kesejahteraan guru Rp926.478.000.

“Untuk Dinas Pendidikan yang telah dicairkan Rp18.045.120.800 dan sisanya Rp10 M lebih belum terserap. Dana kesejahteraan guru sesuai anggaran yang masuk ke kas daerah telah cair untuk pembayaran selama 8 bulan yang masing-masing guru menerima Rp60 ribu per bulan, sedangkan 4 bulan lagi dalam usulan Dinas Pendidikan,” tandasnya.

Kantor BPBD menurut Darwin, menerima dana BDB Rp9.823.131.625. Terjadi pengurangan Rp2.516.168.250, dampak kesalahan nomenklatur paket kegiatan pembuatan bronjong dan evakuasi jalan di Sungai Bandar Jepang, berkurang menjadi Rp7.306.963.375. “Dana yang masuk ke kas daerah senilai Rp5.114.874.363 dan terealisasi Rp4.536.671.725, sisanya belum cair,” terang Darwin.

Berbeda dengan Kantor Diskanla yang semula ditetapkan menerima Rp2.125.000.000, akibat dirasionalisasi, seluruh anggarannya terserap dan menyebabkan batalnya pelaksanaan pengadaan 5 unit kapal nelayan ukuran 8 GT. “Disperindag memang tidak terkena rasionalisasi sebesar Rp5,5 M untuk anggaran pembangunan gedung Pasar Bahagia, tapi anggaran yang masuk ke kas Pemko hanya Rp1.650.000.000 dan terealisasi Rp1.087.400.000,” lanjut Darwin.

Dari total dana BDB Pemko Tanjungbalai TA 2013 yang masuk ke kas daerah sebesar Rp76.777.463.625, hanya Rp47.302.199.363 yang telah dicairkan. “Sisa anggaran yang belum cair Rp29.475.264.262 lagi,” tukasnya.

Beberapa faktor penyebab tidak terserapnya seluruh anggaran BDB TA 2013 di lingkungan Pemko Tanjungbalai, juga akibat tidak selesainya pelaksanaan beberapa paket kegiatan di lapangan. Namun kendala yang terjadi tidak terlepas akibat lambannya proses tender proyek yang tentu berpengaruh terhadap jadwal kegiatan dan kualitas dari hasil pekerjaan.(D20/ r)