Kawasan Wisata Monyet Parapat Perlu Penanganan Serius Pemerintah

Parapat (SIB)- Keberadaan monyet di kawasan wisata monyet Parapat tepatnya di Desa Batu Lobang Kelurahan Sibaganding Kecamatan Girsang Sipanganbolon – Simalungun kini sudah perlu penanganan serius dari instansi terkait. Pasalnya, hewan yang dilindungi tersebut sudah mengganggu masyarakat.

Sinaga (45) salah seorang pedagang di sekitar Panatapan kepada SIB, Jumat (28/2) mengakui bahwa monyet di kawasan itu sudah sering mengganggu. Hewan tersebut sudah mau mencuri barang dagangannya. Pada saat dipergoki, hewan tersebut ‘melawan’. Melihat hewan itu mengadakan perlawanan, nyalinya sempat ciut dan membiarkannya lari.

Selain itu katanya, ia merasa enggan melakukan tindakan keras mengingat keberadaan hewan tersebut merupakan satwa yang dilindungi di Indonesia sesuai Undang-undang RI nomor 5 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah RI nomor 7 tahun 1999. “Sebenarnya, kami sudah resah dengan tindakan monyet itu,” tambahnya. 

Warga lainnya bermarga Sirait mengungkapkan hal yang sama dengan mengatakan, hewan tersebut sudah tidak segan lagi masuk ke tengah pemukiman masyarakat. “Secara bergerombolon, hewan itu sudah tidak takut lagi melihat manusia. Bahkan, hewan itu sudah mau melawan dan bermain-main di pekarangan rumah,” katanya.

Ia juga mengharapkan kemauan dan kepedulian agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pemberian izin penebangan hutan Sibatuloting. Pasalnya, keberadaan Hutan Sibatuloting sebagai penyangga habitat hewan tersebut kini sudah gundul.

Selain itu juga, pemerintah perlu menggiatkan kembali penanaman pohon produksi seperti pohon mangga, pohon durian dan pohon lainnya. Sebab, pohon produksi merupakan salah satu upaya mengembalikan habitat hewan tersebut. Selain itu juga, sudah saatnya pemerintah daerah benar-benar serius mengimplementasikan sebuah perencanaan dan kegiatan benar-benar berwawasan lingkungan.

Terpisah Camat Girsang Sipangan Bolon Jhonri W Purba SH ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, dirinya sudah mengetahui adanya keluhan itu. Sebagai pemerintah kecamatan, secepatnya melakukan koordinasi kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata Sumatera Utara, agar hewan itu tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. (C11/q)