DPRDSU: Pupuk Bersubsidi Sulit Diperoleh, Pertanian di Asahan Terancam Gagal Panen

Medan (SIB)- Anggota DPRD Sumut Dapil V Asahan, Batubara dan Tanjung Balai Ebenejer Sitorus SE mengatakan, akibat sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi di ketiga kabupaten itu, ratusan hektare areal pertanian terancam gagal panen, karena petani tidak mampu membeli pupuk non subsidi dengan harga mahal.

“Para petani di Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, Asahan dan Tanjungbalai menyampaikan keluhannya akibat sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Bahkan para petani khawatir, tanaman mereka terancam gagal panen akibat mahalnya harga pupuk non subsidi,” ujar Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Kamis (13/8) di DPRD Sumut seusai melakukan reses ke ketiga kabupaten tersebut.

Berkaitan dengan itu, anggota FP Hanura DPRD Sumut ini sangat mengharapkan PT PIM (Pupuk Iskandar Muda) dan  PT Petrokimia Gresik untuk segera merespon keluhan petani di Asahan, Batu Bara dan Tanjung Balai, guna menghindari kerugian petani semakin besar.

“Kita mengharapkan agar PT PIM dan PT Petrokimia Gresik secepatnya merespon keresahan sekaligus menyelamatkan pertanian masyarakat. Jangan terus dibiarkan petani semakin terpuruk, akibat ketiadaan pupuk bersubsidi serta anjloknya harga-harga komoditas pertanian,” ujarnya.

Dalam kegiatan reses tersebut, Ebenejer juga menerima keluhan masyarakat banyaknya infratruktur jalan yang mengalami kerusakan, seperti infrastruktur jalan maupun irigasi, sehingga membutuhkan perhatian Pemprovsu untuk segera memperbaikinya dengan menganggarkan dananya di APBD Sumut.

“Selain itu, masyarakat juga menginginkan pelayanan  di bidang kesehatan dengan memaksimalkan pelayanan BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) Kesehatan, karena masyarakat masih bingung terhadap sistem yang diberlakukan BPJS, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat dan berharap  pelayanannya  disederhanakan,”  katanya.

Menurut anggota Komisi C ini, keluhan lainnya juga disampaikan masyarakat saat pergi berobat di rumah-rumah sakit yang masih banyak  memilah-milah   menerima pasien. Bahkan terkesan, pasien harus mengeluarkan uang tambahan bila ingin mendapatkan pelayanan kontiniu.

“Menurut pengaduan masyarakat, jika menggunakan kartu BPJS, walaupun belum sembuh secara maksimal sudah disuruh pulang. Padahal, tujuan warga berobat  untuk sembuh, tapi kenapa belum sembuh sudah disuruh pulang, ” jelas Ebenejer prihatin sembari mengingatkan pengelola BPJS untuk dapat merespon keluhan masyarakat dengan memperbaiki sistem yang saat ini sudah online, dengan cara yang lebih baik.

Ebenejer juga menyampaikan keluhan masyarakat tentang tidak meratanya pembagian BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), karena masih ditemukan adanya masyarakat yang tergolong mampu mendapatkannya dan masih banyak masyarakat yang tidak mampu tidak masuk data. “Ini perlu menjadi perhatian serius,” katanya. (A03/f)