Pimpinan Gereja Menilai Tepat Adanya Reshuffle Kabinet

Pematangsiantar (SIB)- Reshuffle kabinet Jokowi-JK sudah tepat, wajar disambut baik dan sekaligus meminta para menteri kerja cepat untuk berusaha mengatasi/memulihkan berbagai persoalan antara lain rupiah terus melemah dan naiknya harga-harga sandang pangan.

Demikian rangkuman keterangan Ketua Umum PGI (Persekutuan Gereja Indonesia)  Sumut, Pdt Dr Jamilin Sirait, Pdt Jansen Simanjuntak MTh MM dan Praeses HKI (Huria Kristen Indonesia) Daerah I Sumatera Timur I, Kamis (13/8). “Kiranya reshuffle  kabinet tersebut bukan merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kepentingan para pemimpin partai politik, tetapi dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan Jokowi-JK untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi negara kita sekarang ini”, kata Pdt Jamilin Sirait.

Menurut Pdt J Sirait, Presiden Jokowi tentu sudah mempertimbangkan nama menteri baru dengan mengenal baik figur mereka melalui rekam jejak selama ini. “Harapan masyarakat negeri kita ini segera keluar dari berbagai kemelut dan persoalan yang terus dilanda berbagai persoalan,”katanya.

Misalnya ujar Pdt J Sirait dan Pdt Jansen Simanjuntak nilai tukar rupiah kita semakin anjlok terhadap dolar Amerika, harga daging sapi yang melambung terus, harga garam yang tidak mampu memenuhi biaya petani garam. Bahkan, kita masih terus mengimport bawang, buah-buahan, kacang kedelai, gula, beras.

Bahkan jika nilai tukar rupiah kita yang sekarang sudah mencapai Rp 13.800 per dolar terus melemah besar kemungkinan ada beberapa perusahaan dalam negeri akan “gulung tikar”, sehingga dapat berakibat perusahaan mem-PHK-kan pekerjanya sehingga menambah jumlah pengangguran di Indonesia.

Sementara Miduk Panjaitan SH, Wakil Ketua PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Pematangsiantar-Simalungun, Jumat (14/8) mengimbau Presiden Jokowi agar jangan berhenti mengevaluasi strategi kerja seluruh menterinya dan kalau diperlukan jangan ragu-ragu melakukan reshuffle  kabinet jilid II. Sebab masih ada beberapa menteri yang dinilai memiliki “rapor merah”.

Pemberantasan korupsi harus terus dilaksanakan, serta para pelakunya dihukum berat dan bahkan perlu dimiskinkan dengan  menyita seluruh hartanya yang berkaitan dengan tindakan pidana korupsi tanpa pandang bulu. “Pemerintah harus berusaha melakukan stabilitas keamanan bagi masyarakat dengan menindak tegas semua pelaku tindak kekerasan/anarkis atau pelaku main hakin sendiri,” ujarnya. (R-18/k)