Ketua DPRD Simalungun : Penunjukan Plt Bupati Jangan Transaksional

Simalungun (SIB)- DPRD Simalungun meminta Pemprovsu agar bersikap transparan dalam mengusulkan Plt Kdh Simalungun ke Mendagri. Dalam menentukan kebijakan sepatutnya mengutamakan kepentingan rakyat dan hindari meraup keuntungan pribadi.

“Penunjukan Plt bupati jangan sampai transaksional yang dilaksanakan berdasarkan besarnya setoran, dan bukan berdasarkan untung-rugi bagi daerah yang akan ditempati oleh Plt bupati,” tegas Ketua DPRD Simalungun Drs Johalim Purba.

Johalim mengatakan, Pemprovsu dalam hal ini Plt Gubernur Sumatera Utara H Tengku Erry Nuradi sebaiknya mengusulkan sosok yang memiliki  integritas, punya wawasan luas dan mengetahui wilayah Kabupaten Simalungun.

Ia mengatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun lebih tepat diangkat menjadi Plt Kdh Simalungun karena sudah berpengalaman dan mengenal lebih luas soal wilayah Kabupaten Simalungun.

“Alangkah baiknya jika Sekda diangkat sebagai Plt bupati. Banyak keuntungannya, sedangkan ruginya hampir tidak ada,” kata Johalim.

Terpisah, Sekda Simalungun Drs Gidion Purba mengaku tidak ada melakukan pendekatan ke Pemprovsu agar kelak bisa menjadi Plt Bupati Simalungun. (C05/f)