Wakil Ketua DPRD Taput Minta Kapolres dan Kejari Memeriksa Usut Dugaan Penggelapan Bantuan Pemerintah ke Purba Tua

Pahae (SIB)- Kelompok tani dibentuk tujuannya untuk meningkatkan dan memajukan pertanian di pedesaan, tetapi di Kecamatan Purba Tua Pahae Jae, kelompok tani tidak memberikan manfaat yang signifikan buat petani, apalagi melakukan pungli terhadap masyarakat dalam penyaluran pupuk.  Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Taput Ir Ottoniyer Simanjuntak kepada SIB, Senin (17/3/2014).

Menurutnya, dibentuknya kelompok tani sebagai wadah memajukan dan meningkatkan kualitas pertanian.  Tetapi terjadi di sana, kelompok tani dibentuk  sebagai wadah proyek dadakan dari beberapa kelompok.

"Dalam aturan pembagian pupuk bantuan pemerintah, setiap  petani berhak  mendapatkan pupuk subsidi maupun pupuk organik bantuan pemerintah, tetapi di Purba Tua ada dugaan Pungli dan penggelapan dalam penyaluran pupuk dan  masih ada warga yang tidak mendapatkan pupuk. Berarti selama ini UPT Pertaniannya tidak melakukan pendataan dan pengawasan. Untuk itu, kita minta Kapolres dan Kejari Taput  mengusut tuntas," ujar wakil rakyat dari Fraksi PDIP itu.

Selain masalah pupuk, dia  juga menyampaikan, bantuan bibit juga tidak tersalur merata ke semua masyarakat. Seperti yang terjadi di Janji Maria, tidak semua masyarakat yang mendapatkan bibit karet unggul bantuan Pemkab Taput tahun 2013. Kalaupun ada masyarakat yang mendapatkannya, harus membayar bibitnya perbatang Rp 3000 - Rp 5000.

"Dalam aturannya, semua bantuan dari pemerintah harus seluruhnya disalurkan ke masyarakat dan tidak boleh diselewengkan, apalagi  dipungut biaya. Yang diberikan ke pemerintah secara gratis ke masyarakat, harus tetap gratis juga disalurkan ke masyarakat," katanya.

Selain itu, kata Ottoniyer, peralatan pertanian seperti jetor (hand tractor) dan traktor roda empat harusnya digunakan untuk kepentingam masyarakat setempat. Kenyataannya, kebanyakan masyarakat di Purba Tua lebih sering menyewa traktor milik perorangan untuk membajak sawah.

"Purba Tua ini merupakan salah satu daerah pertanian yang tersubur di Taput. Tetapi budidaya pertanian di sini  tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Penyebabnya,  karena pengurus kelompok tani bukan ahlinya yang paham tentang ilmu pertanian," jelasnya.

Dia mengharapkan pemerintah mendatangkan pakar pertanian yang bisa memajukan sistem pertanian di Purba Tua.”Karena saya sangat mendambakan kemajuan pertanian masyarakat. Pertanian yang maju, masyarakatnya pasti akan maju," ungkapnya.

Sebelumnya Ketua Kelompok Tani Desa Bonani Dolok Purba Tua Gortap Parapat mengaku pendataan masyarakat untuk masuk anggota kelompok tani berdasarkan daftar dari pemerintah kecamatan. Soal pupuk tidak ada yang digelapkan atau diperjualbelikan ke daerah lain. Sedangkan hand traktor atau traktor besar yang disebut-sebut disewakan dibantahnya. “Tak ada hand tractor atau traktor besar disewakan,” ujar Gortap Parapat. (A20/ r)

Simak berita selengkapnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 19 Maret 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap pukul 13.00 WIB.