Elemen Masyarakat di Sibolga Serukan Pilkada Damai, 1 atau 2 Kita Tetap Bersaudara

Tobasa (SIB)- Elemen masyarakat lintas sektoral yang tergabung dalam Tobasa Menuju Perubahan menyerukan tolak politik uang (money politik) pada  Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Toba Samosir 9 Desember 2015. Tolak politik uang ini juga akan diserukan kepada seluruh elemen masyarakat dengan melakukan aksi nyata terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat  Toba Samosir.

Tolak money politic tersebut sebagai bentuk membangun sejarah Pilkada yang ingin memilih pimpinan yang benar-benar berkualitas, juga sebagai dukungan terhadap Kapolres Tobasa AKBP Jidin Siagian  yang menyerukan masyarakat tolak politik uang dan “rap hita paturehon huta ta on”.

“Kami dari elemen masyarakat sangat mendukung Kapolres Tobasa dan jajarannya  yang dengan tegas tidak boleh money politic. Memilih harus sesuai dengan pilihan Tuhan, dalam arti orang yang takut akan Tuhan yang menjadi bupati dan wakil bupati Tobasa. Supaya tidak ada lagi korupsi di Tobasa, sehingga Tobasa maju dalam segala bidang,” sebut  Binahar Napitupulu bersama elemen masyarakat lainnya M Op Pati Simanjuntak (81), St Pahala Napitupulu (75), Hanafi Siahaan (67), Tigor Napitupulu (60), Baktiar Marpaung (50),  Hendri Simangunsong, Jack Pardede, dan Galumbang Sibarani di Komplek Monumen Tugu Pahlawan Revolusi  DI Pandjaitan di  Balige,  Senin (5/10).

Seruan tolak money politic ini, kata Binahar, bertujuan agar pimpinan yang akan memimpin Tobasa untuk lima tahun ke depan merupakan murni pilihan rakyat. Dan diharapkan, jangan karena politik uang pembangunan di Tobasa terbengkalai, bahkan pemimpinnya  terjerat hukum.

“Saatnya kita lakukan perubahan. Bagaimana panggonggomi (pemimpin) di daerah kita ini murni dari pilihan masyarakat,” kata Pahala.

Selain mengajak seluruh masyarakat menolak politik uang, mereka juga meminta agar ketiga calon Bupati Tobasa yang ikut Pilkada tidak merusak pola pikir dan mental masyarakat dengan cara membeli suara. Mereka juga meminta penegak hukum dan penyelenggara Pilkada bersikap tegas sesuai aturan dan peraturan yang ada, khususnya dalam memberantas praktik money politic..

“Praktik money politic dari sekarang sudah harus kita berantas. Saya setuju dengan pernyataan Kapolres Tobasa yang menolak money politic dan aktif turun ke tengah-tengah masyarakat menyampaikan penyuluhan houkum terkait money politic. Namun demikian, kami minta Kapolres komit. Juga akan semakin efektif memberdayakan perwakilan masyarakat di setiap desa untuk memantau,” timpal  Pati Simanjuntak .

“Kapolres juga perlu membuat nomor telepon pengaduan praktik money politic yang stanby,” tambah Hanafi Siahaan.

Hendri Simangunsong mengingatkan, agar para calon jangan mempermainkan masyarakat dengan politik uang. “Silahkan adu programlah. Masyarakat pasti memilih program yang terbaik. Jadi tolong kita saling mengawasi. Aparat disebar ke desa-desa agar bisa mendeteksi calon mana yang melakukan dan ditangkap,” tambahnya.

Mereka mengakui, pemberantasan praktik money politic bukanlah hal mudah. Namun jika seluruh elemen masyarakat,termasuk penegak hukum, dan penyelenggara Pilkada berlaku adil dan jujur, maka hal itu bisa teratasi.

Dalam kesempatan itu, mereka menegaskan dalam waktu dekat akan melakukan pawai ke daerah-daerah Tobasa menyuarakan penolakan terhadap politik uang. Dalam pawai, mereka meminta agar polisi, Kejaksaan, KPU, Panwaslih, dan ketiga pasangan calon turut hadir. “Kita minta mereka siap dan mendukung penolakan politik uang ini,” kata Jack Pardede. (F01/c)