Pj Bupati Asahan: Semua Lahan yang Terkena Diganti Untung

Tanjung Balai (SIB)- Lahan warga yang terkena proyek pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Asahan di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai akan diganti untung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan PR).

Demikian dikatakan Pejabat Bupati Asahan Drs H M Fitriyus SH MSP dalam sambutannya pada acara konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Asahan di Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjungbalai di Hotel Tresya Tanjunng Balai, Rabu (25/11).

Berdasarkan peraturan, apabila ada pembebasan lahan melibatkan 2 daerah seperti Asahan dan Tanjungbalai maka Pemprovsu akan memediasinya. Dalam pembebasan lahan, menurut peraturan sekarang bukan lagi ganti rugi tetapi ganti untung. Namun, katanya, yang menilai ini bukan pemerintah tetapi lembaga indenpenden Apresial.

“Tidak hanya lahan, kandang ayampun akan diganti untung,” ujarnya yang disambut riuh tepuk tangan masyarakat.

Tak bisa dipungkiri, katanya, Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjungbalai merupakan daerah yang menjadi perlintasan Sungai Asahan. Setiap tahun, kedua daerah ini mengalami banjir dikarenakan sungai tidak mampu lagi menampung air yang besar disebabkan dangkalnya dasar sungai akibat sendimen. Tahun ini, tambahnya, ada kerja ada rencana dari Kemen PU dan PR program penanggulangan banjir yang menggunakan APBN Pusat. Tujuan program tersebut, bagaimana menanggulangi banjir serta  bagaimana melindungi sarana dan prasarana. Karena itu dirinya berharap masyarakat mendukung program pengendalian banjir Sungai Asahan agar segera terealisasi sehingga banjir yang setiap tahunnya terjadi dapat teratasi.

“Kalau tidak banjir lagi, bagaimana pun perekonomian, kesehatan dan transportasi ekonomi akan menjadi lebih baik,” ujarnya lagi.

Kadis Pemberdayaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumatera Utara Ir Dinsyah Sitompul mengatakan 15 tahun atau 20 tahun lalu Sungai Asahan adalah sungai sangat kritis dimana setiap tahun meluap. Sungai Asahan juga merupakan sungai strategis nasional, tingkat sendimennya sangat tinggi dimana saat ini di muaranya terdapat 15 juta meter kubik pasir di dalamnya. Akibat sendimen, sebutnya, dasar Sungai Asahan menjadi dangkal sehingga penampang tidak mampu lagi menampung air sungai besar berasal dari Porsea Kabupaten Tobasa melintas ke Asahan juga Kota Tanjungbalai dan akhirnya mengakibatkan banjir.

Konsultasi publik yang dilakukan sekarang, ucapnya, merupakan rahmat bagi kedua daerah (Asahan dan Tanjungbalai, red) karena program pengendalian banjir akan segera terealisasi dari Kemen PU dan PR. “Apa yang dilakukan ini bertujuan untuk memberi masukan-masukan, sekaligus memberitahukan ke masyarakat bahwa akan dilaksanakan pengendalian banjir Sungai Asahan dengan pembangunan tanggul,” ujarnya.

Pembangunan tanggul, katanya, yang akan membatasi debit air yang terjadi di bantaran atau sempadan Sungai Asahan. Oleh sebab itu, karena sudah dimiliki masyarakat lahan pada kiri kanan sungai, maka mau tidak mau harus dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah, sudah diatur dalam peraturan UU nomor 2 tahun 2012 sebelumnya Keputusan Presiden (Kepres) tentang pengadaan tanah, dimana panitia adalah pemerintah dan pemerintah sendiri mengatur nilai lahan tersebut.

“UU sekarang tidak boleh lagi, panitia adalah pemerintah tapi yang menentukan nilai harga tanah, nilai harga tanaman dan nilai harga bangunan adalah Apresial (lembaga indenpenden). Untuk tanaman berumur 3 bulan tidak termasuk,” ujarnya.

Parlin Hutagaol, Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan  Tanah untuk Pengendalian Banjir Sungai Asahan didampingi Rahmad Kartolo Siregar SNVT PJSA BWSS II, menyebutkan konsultasi public yang dilaksanakan sekarang guna menjelaskan kepada masyarakat  apa program tersebut. Konsultasi berlangsung 2 hari. Di hari pertama buat masyarakat Kecamatan Simpang Empat Asahan terdiri dari 4 desa yakni Desa Simpang Empat, Silomlom, Perk. Suka Raja, Sei Dua Hulu berjumlah 247 orang dan hari kedua untuk masyarakat Tanjungbalai dari Kecamatan Datuk Bandar Timur berjumlah 185 orang. (D04/l)