Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 05 April 2026
DRD-Kadin Sumut Dorong Pemerintah Percepat Realisasi Daya Listrik IPP 3000 MW

Sumut Teratas dalam 9 Daerah Krisis Listrik di Indonesia

- Jumat, 09 September 2016 12:14 WIB
321 view
Sumut Teratas dalam 9 Daerah Krisis Listrik di Indonesia
Medan (SIB)- Sumatera Utara saat ini menduduki posisi teratas sebagai daerah yang mengalami krisis listrik secara nasional, bersama sembilan daerah lainnya, dengan kebutuhan minimal 1.788 MW.

Wakil Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Propinsi Sumatera Utara, Ir H Tohar Suhartono IP MT, menyebutkan kondisi kelistrikan di Sumut hingga saat ini masih tetap lebih besar volume kebutuhan atau kekurangan dibanding ketersediaan energi listrik sebesar 1.360 MW, sementara yang bisa diperasikan hanya 1.100 MW (kurang lebih).

"Saat ini, ada sembilan daerah yang  mengalami krisi listrik secara serius. Dari segi kebutuhan daya atau energi listrik, Sumut menempati posisi teratas dengan kekurangan atau kebutuhan daya listrik hingga 1.788 MW, disusul daerah Sumbagsel di urutan kedua dengan kebutuhan 1493 MW dan Riau 1.194 MW di urutan ketiga. Pada tahun 2014 saja, kebutuhan listrik di Sumut sebenarnya mencapai 1.834 MW," ujar Tohar Suhartono kepada pers di Medan, Kamis (8/9).

 Dia memaparkan hal itu di kantor Kadin Sumut, seusai gelar presentasi di kantor DRD Sumut tentang Prospek Kemandirian Energi Listrik dan Gas di Sumatera Utara. Presentasi itu meliputi paparan kondisi dan kinerja PT PLN selaku penyelenggara ketersediaan listrik nasional, masalah dan kendala penyediaan tenaga listrik di daerah, aspek-aspek paradoks yang terjadi dan 'dialami' PLN selama ini, dan kebutuhan energi listrik dalam pertumbuhan ekonomi di Sumut.

Tohar selaku pakar pertambangan dan energi di Asosiasi Perusahaan Mekanikal & Elektrikal Indoensia (APMEI), juga berbicara tentang kendala dan kisrus yang terjadi di sektor investasi energi listrik di daerah ini, misalnya kendala pelaksanaan proyek PLTA maupun PLTMH yang diakibatkan sulitnya memperoleh izin penggunaan lokasi eks hutan karena mayoritas lokasi proyek adalah kawasan hutan dengan potensi debit air yang standar untuk pembangkit listrik, termasuk di Sumut sendiri.

Setelah Sumut, Sumbagsel dan Bangka (ketiganya di gugusan Pulau Sumatera), daerah lain yang krisis listrik hingga saat ini adalah daerah di kawasan Kalimantan Selatan-Tengah dengan kebutuhan 543 MW, Kalimantar Barat 406 MW, Nusa Tenggara Barat 260 MW, Maluku 140 MW, Sulawesi Utara-Tengah 50 MW dan Bangka 30 MW.

Khusus di Sumut, ujar Tohar yang juga wakil ketua umum bidang Pertambangan dan Energi Kadin Sumut, kebutuhan atau kekurangan energi listrik di Sumut terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Sumut sendiri. Rasio kebutuhan dan pertumbuhan itu berkisar 1 banding 1,7.

Dalam tenggang tiga tahun, sepanjang 2014 ke 2016, kebutuhan daya listrik di Sumut meningkat, masing-masing: 1893 MW, 2066 MW dan kemudian (kini) 2243 MW. Realisasi pengadaan atau pemenuhan daya listrik pada masa tersebut masing-masing hanya 1280 MW pada 2014 dan 1430 MW pada 2015 lalu. Sementara, pada 2016 ini pemenuhannya diprediksikan normal, antara 2439 MW yang dibutuhkan tapi terpenuhi 'lebih sedikit' pada angka 2420 MW. Lalu. pada 2017-2018 nanti ini memang diestimasikan 'terpenuhi' 2840 MW dari 2439 MW yang dibutuhkan, namun pada 2019-2020 dipredisikan kurang dan butuh sekitar 3.000 MW dengan prediksi terpenuhi 2730 MW.

"Untuk ini, DRD Sumut dan Kadin Sumut akan mendorong pemerintah agar pembangkit-pembangkit listrik individual power plant (IPP) segera merealisasikan transfer dayanya, seperti PLTA Asahan 3, Geothermal, Inalum, Sarulla (PLTP), Rencong, dan pembangkit lainnya dengan prediksi pemenuhan daya listrik hingga 3.000 MW. Kami juga mendukung upaya pemerintah mendorong para swasta untuk investasi di sektor pembangkit listrik tenaga mino hidro (PLTMH-PLTMH), tentu saja dengan kebijakan mempermudah izin untuk mempercepat proyek ," ujar Tohar optimis.

Sejalan itu pula, katanya, realisasi proyek pembangkit listrik lainnnya di kawasan ini perlu dipercepat untuk mendukung atau mewujudkan program 10.000 MW sebagai bagian dari program nasional 35.000 MW. Misalnya, dengan realisasi dan optimalisasi pembangkit listrik (PLTU) Pangkalan Susu di Langkat, PLTU Nagan Raya (Aceh), Labuhan Angin (Tapteng) dan Belawan. (A04/ r)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru