Putusan Jokowi Tolak Remisi Koruptor Sangat Pro Rakyat

Medan (SIB) -Melihat kondisi bangsa saat ini yang sangat memprihatinkan akibat masih maraknya perilaku korupsi, maka keputusan Presiden Ir Joko Widodo yang tegas menolak wacana remisi untuk koruptor sangat tepat dan pro rakyat. Hal ini dikatakan kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, (PMKRI) Alvyan Hulu kepada SIB, Rabu (28/9)

"Keputusan Presiden yang mengatakan menolak revisi UU   korupsi ini sudah tepat karena sesuai dengan Nawacita Pak Jokowi dalam pemberantasan korupsi."ujarnya

Dikatakannya, wacana pemberian remisi ini sudah menjadi perbincangan hangat publik semenjak Menkum HAM, Yasonna Laoly  mencetuskan pemberian remisi kepada koruptor yang menimbulkan pro dan kontra.

"Kita paham bahwa Menkumham dalam hal ini menjalankan tugasnya. Namun pada kasus korupsi ini, sangat tidak tepat jika remisi tersebut benar-benar diberikan untuk para koruptor, karna kasus korupsi  merupakan kejahatan luar biasa. Maka sangat tidak etis jika remisi ini diberikan pada koruptor," tegasnya.

Lanjutnya, perlu masukan kepada pihak kejaksaan agar menuntut para koruptor dengan hukuman maksimal atau berat serta dilakukan penyitaan seluruh aset yang dimiliki koruptor itu sendiri. Demikian juga ditingkat pengadilan agar memberi hukuman seberat-beratnya pada pelaku tindak pidana korupsi maka dengan itu ia pikir pelaku tindak pidana korupsi bisa dicegah dan dapat memberikan efek jera pada koruptor."tuturnya. (Dik-2/l)