Anggota DPRD Medan Gebrak Meja, Finalisasi LPj Wali Kota Ditunda karena Banyak Kecurigaan

Medan (SIB) -Fraksi PDI Perjuangan kompak sehingga Pansus  DPRD Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Medan 2015 batal difinalisasi LPj, Selasa (4/10). Pasalnya, empat anggota Pansus yaitu Boydo HK Panjaitan, Paul Mei Anton Simanjuntak, Edward Hutabarat  (F-PDIP) ditambah Godfried Lubis  (F Gerindra) meminta finalisasi ditunda.

Sedangkan Ir Sahat Simbolon (F Gerindra), Sabar Sitepu (F P Golkar) dan Ketua Pansus M Nasir(F-PKS)  meminta Pansus LPj  tetap difinalisasi. Tetapi karena yang menolak lebih banyak, maka diputuskan finalisasi ditunda sehingga paripurna persetujuan LPj Wali Kota Tahun Anggaran 2015 yang seyogianya dilaksanakan Selasa (4/10) terpaksa ditunda.

Menurut rencana Pansus membuat jadwal peninjauan lapangan di sejumlah SKPD yang  penggunaan anggarannya mencurigakan, hari ini, Rabu (5/10).

Pantauan wartawan rapat Pansus sudah dimulai sejak pagi, namun sampai sore tidak kunjung selesai karena sesama anggota tidak sependapat LPj segera  difinalisasi. Bahkan Boydo Panjaitan sampai menggebrak meja karena Ketua Pansus M Nasir (F-PKS) menyatakan harus langsung difinalisasi. Menurut dia  Pansus bekerja sesuai jadwal Banmus. Boydo dan Paul sama-sama berkeras menolak finalisasi, diikuti Edward Hutabarat dan Godfried Lubis.

Boydo mengatakan, ada sejumlah SKPD yang belum ditinjau untuk pengecekan padahal banyak kejanggalan dalam penggunaan anggarannya. Seperti  penggunaan anggaran pengadaan lampu jalan di Dinas Pertamanan Rp 4,5 miliar dan perawatan lampu Rp 3 miliar.

Di Dinas Perkim juga ada proyek renovasi gedung Stadion Teladan Jalan DR GM Panggabean sebesar Rp 16 miliar. Pembangunan pagar tembok Terminal Amplas dan Pinangbaris masing-masing Rp 5 miliar yang totalnya Rp 10 miliar dan pengadaan terpal penutup bak sampah sebesar Rp 1,4 miliar.

"Semua ini kan harus kita tinjau, kenapa harus terburu-buru kita memfinalkannya. Padahal kita tidak tahu apakah penggunaan anggaran itu sudah sesuai prosedur, fiktif atau tidak sesuai speknya. Ini uang rakyat yang tidak sedikit lho, kenapa kita tidak sabar dengan waktu yang cukup untuk membahas dan meninjaunya, pokoknya kita harus ke lapangan," ucap Boydo bernada keras.

Hal senada dikatakan Paul Simanjuntak. Dia meminta pimpinan SKPD yang belum dipanggil supaya dipanggil kemudian dilakukan tinjauan lapangan. "Ini kan rapat kita, Pansus kita kok terlalu bergantung kita kepada Banmus? Kalau memang belum selesai pekerjaan kita apakah dipaksakan diselesaikan. Kan bisa dijadwal ulang kok jadi kita yang dikejar-kejar waktu padahal tanggung jawab kita sebagai Pansus belum selesai," tuturnya.

Karena suadana mulai gaduh maka Godfied Lubis menengahi supaya finalisasi ditunda dan dijadwalka kemudian. Sabar Sitepu menyayangkan kenapa kawan-kawan dewan berangkat kunjungan kerja padahal tugas Pansus belum selesai. Tapi pada akhirnya Sabar memutuskan tidak setuju finalisasi ditunda dia mau dilanjutkan finalisasi.

Ketua Pansus M Nasir mengatakan anggota dewan adalah jabatan politis, segala sesuatu kejanggalan di SKPD agar dituangkan dalam pendapat Fraksi masing-masing secara detail. "Kalau tetap dipaksakan untuk ditunda, silahkan saja, tapi konsekwensinya nanti akan kita terima. Maaf saya tidak punya kepentingan pribadi di Pansus ini," ucapnya. (A10/d)