33 Pemerintah Daerah di Sumut Serahkan Data P3D ke Pemprovsu

Medan (SIB)  -Proses pengalihan kewenangan untuk pendidikan menengah yakni SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi sudah berlangsung secara resmi per 1 Oktober 2016. Namun, 33 pemerintah kabupaten/kota baru menyerahterimakan data personil, sarana, prasarana serta dokumentasi (P3D) kepada Pemprovsu, Kamis (6/10). "Untuk personil yang sudah dimutasi oleh kepala daerah, selanjutnya dijamin akan diaktifkan kembali sesuai dengan aturan," kata Gubsu HT Erry Nuradi di sela-sela penyerahan data P3D, dari masing-masing kabupaten/kota ke Pemprovsu di Aula Martabe, Kamis (6/10).

Meski data sudah diberikan kepada Pemprovsu katanya untuk implementasinya akan mulai dilakukan Pemprovsu, terhitung Januari 2017. Untuk belanja pegawai saat ini masih menjadi tanggung jawab Pemkab dan Pemko hingga 31 Desember 2016 dan selanjutnya seluruh pembiayaan personil, pendanaan sarana dan prasarana akan menjadi tanggung jawab Pemprov Sumut per 1 Januari 2017.

"Proses ini merupakan aturan dari UU No 23 tahun 2014 yang harus ditindaklanjuti. Sebab, di dalam UU itu salah satunya diatur khusus bidang pendidikan bahwa tugas pendidikan menengah SMA/SMK itu beralih dari kabupaten/kota kepada provinsi," ujarnya.

Dikatakan Erry, dengan kebijakan ini tentu Pemprovsu harus melaksanakan good governance yakni tata kelola yang baik, sehingga amanat tersebut harus dilaksanakan, termasuk kabupaten/kota juga harus melaksanakannya.

Meski pun, ada juga daerah yang menolak, namun karena ini adalah perintah UU harus diberlakukan. Kalau ada keberatan dapat mengajukan judial review.

"Sebab hingga saat ini belum ada keputusan yang lain, sehingga UU ini harus dilaksanakan makanya hari ini kita undang bupati/wali kota, juga Kejari dan pimpinan DPRD masing-masing daerah untuk menandatangani penyerahan data yang berhubungan dengan personil, sarana, prasarana juga aset," terang Erry.

Disinggung soal kepala daerah yang sebelum proses pengalihan berjalan sudah melakukan mutasi untuk sejumlah kepala sekolah, Erry menegaskan akan mengembalikannya sesuai dengan aturan.

"Sebelumnya kita sudah menyebutkan agar semua taat aturan. Bupati dan wali kota harus taat aturan sebab kalau melanggar aturan akan ada sanksi dan itu akan merugikan daerah sendiri. Katakanlah mungkin gaji yang tidak sesuai aturan atau posisi jabatan yang ditempati yang tidak sesuai aturan maka akan kita kembalikan kepada personil yang lama," kata Erry.

Ditegaskan Erry, Pemprovsu bukan menjamin satu persatu personil yang dimutasi untuk diaktifkan kembali, namun pihaknya akan mengaktifkan kembali personil yang dimutasi karena itu merupakan amanat dari UU.

Pemprovsu sendiri lanjut Erry, telah mempersiapkan segala hal untuk menerima proses pengalihan ini, termasuk untuk pembiayaan personil nantinya, akan ada anggaran dari dana pemerintah pusat, yakni dari dana perimbangan yang sebelumnya ke kabupaten/kota, nantinya akan dialihkan ke provinsi. Selanjutnya, provinsi akan melakukan proses pembayaran secara elektronik dan akan bekerjasama dengan pihak perbankan. "Segala sesuatunya sudah kita persiapkan, masalah pendanaan nanti otomatis akan berpindah dari kabupaten/kota ke provinsi, untuk pengawasan nanti akan ada Perda baru yang mengatur tentang nomenklatur dari dinas pendidikan. Artinya akan ada semacam UPT dari dinas pendidikan di daerah. Sehingga secara adiministrasi pengawasan tidak akan ada permasalahan, apalagi aturan ini sudah dikeluarkan sejak dua tahun lalu, daerah juga sudah memahami hal ini," terang Erry. (A12/y)