Pengamat: Usulan PPP Soal Presiden WNI Asli Dipicu Adanya Kekhawatiran

Medan (SIB)- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan amandemen UUD 1945 yang mengatur soal syarat menjadi Presiden RI harus WNI asli dipicu adanya kekhawatiran terhadap orang non pribumi akan menjadi kepala negara.

"Bentuk kekhawatiran mereka (PPP) terhadap akan munculnya orang-orang yang katakanlah khusus suku ataupun etnis lain yang bisa menjadi Presiden Indonesia," kata Pengamat Politik Sumut Dr Warjio MA kepada SIB di Medan, Senin (10/10).

Selain itu, Warjio menilai, PPP mengusulkan seperti itu karena melihat perkembangan politik dengan munculnya calon-calon Pilkada saat ini seperti di Pilgu DKI Jakarta. "Dasar itulah menurut saya, PPP mengusulkan itu agar tidak terjadi dalam Pilpres 2019," ujar Warjio.

Menurut Warjio, usulan PPP sebagai salah satu partai politik berbasis Islam di Indonesia itu wajar-wajar saja. Amandemen itu bisa dirubah tergantung lobi-lobi partai politik di DPR RI. Namun permasalahannya sekarang ini, kekuatan politik bukan hanya di PPP saja.

"Kekuatan politik ini ada di representative anggota legislatif dari fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR. Jadi, untuk merubah usulan amandemen itu sekali lagi, menurut saya tergantung kekuatan politik yang ada di DPR," sebutnya.

Sementara itu pengamat politik lainnya, Sohibul Ansor Siregar melihat demokrasi ini terjadi berdasarkan keinginan rakyat. Namun, kekhawatiran PPP karena demokrasi sekarang tidak sehat.

"Jadi, saya melihat PPP mengusulkan seperti ini untuk menyadarkan rakyat agar mayoritas yang harus tampil menjadi pemimpin. Tapi secara kenyataan dalam amandemen UUD 1945 sekarang tidak ada halangan WNI menjadi Presiden," katanya. (A18/l)