Satgas Jampidsus Dorong Kejatisu Tuntaskan Kasus-kasus Korupsi yang Tertunggak

Medan (SIB) -Tim Pidsus dari Kejagung RI, Kamis (16/2) kembali turun ke Sumut melakukan supervisi (dorongan) ke Kejatisu dan Kejari se Sumut  agar penanganan kasus-kasus korupsi di Sumut yang menunggak supaya dituntaskan sehingga  registrasi perkara korupsi di wilayah Sumut mencapai "zero tunggakan".

Pantauan wartawan  di Kejatisu Jalan AH Nasution (Jl Karya Jasa) Medan Johor, Tim Pidsus  Kejagung  disambut Wakajatisu Baginda P Lumban Gaol SH MH,  di ruang rapat Kajatisu. Pihak Kejagung kemudian mengumpulkan para pejabat di Kejatisu bidang Pidsus dan pihak Kejari se-Sumut.Tim Pidsus Kejagung terdiri dari  Jaksa Koordinator, Kasubdit dan para jaksa  dari Satgas  pada Jampidsus (Gedung Bundar) Kejagung.

Salah seorang staf dari Kejagung yang ditanya wartawan, membenarkan Tim Pidsus Kejagung turun melakukan supervisi penanganan kasus - kasus korupsi di Sumut. Namun dia tidak bersedia  berkomentar soal berapa jumlah kasus  korupsi  yang terkena supervisi di Sumut Dia juga tidak mau menginformasikan kasus korupsi apa saja instansi apa dan di Kejari mana yang disupervisi tersebut.

"Ya,kami dari Kejagung untuk supervisi, tapi saya tak berwenang memberi keterangan", ujar staf itu singkat saat menunggui  timnya di Kejatisu
Jaksa Koordinator  pada Jampidsus  Gerry Rasyid selaku ketua rombongan yang dicegat wartawan saat keluar dari ruang Intel Kejatisu, juga tidak bersedia  memberi keterangan. Menurutnya,kunjungan timnya ke Kejatisu hanya dalam rangka tugas biasa dan rutin aja.  

Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian SH yang dikonfirmasi wartawan, Kamis sorenya membenarkan,kehadiran tim Pidsus Kejagung di Kejatisu saat itu  dalam rangka  supervisi  perkara Tipikor (tindak pidana korupsi),untuk zero tunggakan  Pidsus di seluruh  Kejari di Sumut."Benar, tim Pidsus Kejagung  terdiri dari Jaksa Koordinator, Kasubdit dan 2 Satgassus Pidsus  serta tata usaha Kejagung," kata Sumanggar.

10 Kejari Menunggak
Telah diberitakan pada Rabu (28/9-2016) lalu bahwa Jampidsus  Dr Arminsyah didampingi Dirdik Fadhil Zumhana juga telah melakukan kunjungan kerja  ke Kejatisu,melakukan evaluasi dan mendorong peningkatan kinerja untuk menuntaskan  kasus kasus korupsi yang menunggak di Sumut. Dari  kunjungan itu terungkap, sedikitnya 10 Kejari di Sumut  ada menunggak  dalam penanganan kasus korupsi, sebagaimana dibenarkan oleh Staf Humas Kejatisu Yosgernold Tarigan pada waktu itu.

Disebutkan, penanganan sejumlah kasus korupsi yang ada tunggakan (belum selesai) waktu itu. Dari data sementara terdapat di 10 Kejari di Sumut di antaranya Kejari Rantauprapat dengan wilayah 3 kabupaten. Kejari Sidikalang dengan wilayah 2 Kabupaten yaitu Pakpak Bharat dan Dairi, Kejari Sergai, Tanjungbalai, Kejari Sibolga  dengan wilayah kerja Kabupaten  Tapteng dan Kota Sibolga, Kejari P Siantar, Kejari Simalungun dan Kejari Humbanghasundutan di Doloksanggul.

"Kalau gak salah, ada sekitar 10 Kejari di Sumut yang menunggak penanganan kasus korupsi,dalam arti belum selesai (belum tuntas) pada waktu yang relatif cukup, sehingga belum ada kepastian hukumnya.Dan para Kajari yang menunggak itu hadir tadi di ruang rapat Kajatisu,seperti Kajari Sidikalang Jhonny W Pardede, Kajari Sergai Erwin Panjaitan,Kajari Tanjungbalai E Sibuea,Kajari Sibolga Timbul Pasaribu,Kajari Rantauparapat", kata Staf Humas Kejatisu waktu itu.

Namun soal materi  kasus apa dan berapa jumlah perkara yang menunggak di 10 Kejari  tersebut, dia  mengakui belum mendapat data secara rinci."Data pastinya ada di Pidsus itu, natilah kita ceking soalnya pertemuannya  masing berlangsung tertutup", katanya.

Di sisi lain diinformasikannya, kehadiran Jampidsus juga  menyampaikan apresiasi  Kejatisu karena mendapat rangking dua  dalam penuntasan  kasus kasus korupsi secara nasional.(BR1/c)