DPRDSU Ingatkan SKPD Provsu Bersatu Sukseskan Sumut Tuan Rumah MTQ Nasional 2018

Medan (SIB) -Ketua Komisi E DPRD Sumut Ir H Zahir MAP mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provsu untuk bersatu-padu menyukseskan penyelenggaraan  MTQ Nasional 2018 yang rencananya digelar di Sumut. Jangan sampai SKPD  terlambat dalam menjabarkan tugas yang akan dilakukan pada MTQ Nasional ke 27 tersebut.

"Kita tidak mau tercoreng nama Sumut karena ulah SKPD yang tidak memfokuskan persiapan MTQ Nasional. Ini pertaruhan nama baik Sumut dan Gubsu sangat berkeinginan agar kegiatan ini sukses. Gubsu tidak masalah dengan anggaran, yang penting acara ini sukses," ujar Zahir dalam rapat dengar pendapat  dengan sejumlah SKPD Provsu, Senin (31/7) di DPRD Sumut.

Menurutnya, SKPD terkesan lambat dalam menjabarkan apa yang mau dilakukan. Padahal tahun 2018 tinggal beberapa bulan lagi, sehingga disepakati bahwa anggaran yang kurang akan ditambah dan dimasukkan dalam belanja langsung SKPD,  biar bisa digunakan.

Zahir juga meminta penjelasan beberapa SKPD tentang tugas mereka saat pelaksanaan MTQ Nasional tersebut, seperti akomodasi, transportasi kontingen dan tamu dari provinsi lain hingga penghargaan untuk para kontingen dari Sumut. "Di sinilah kelihatan bahwa SKPD masih belum mengetahui apa tugasnya dalam MTQ Nasional tersebut," katanya.

Sementara itu, Kepala Dishub Sumut Anthony Siahaan menuturkan, SKPD-nya memperoleh anggaran Rp750 juta dalam penyelenggaraan MTQ Nasional tersebut. Namun, perlu penugasan yang jelas apakah dalam penyelenggaraannya, pihaknya bertanggungjawab terhadap transportasi para gubernur atau tamu lainnya selama penyelenggaraan MTQ Nasional berlangsung.

"Kami perlu penugasan yang jelas, apakah dalam penyelenggaraan nanti seluruh tamu kami persiapkan kendaraannya ataukah hanya beberapa provinsi saja? Sehingga kami tahu bisa berkoordinasi  dengan provinsi yang bersangkutan," terang Anthony.

Sedangkan Kepala Dinkes Sumut Agustama mengusulkan agar SKPD melakukan terlebih dulu rapat internal. "Sebaiknya kita terlebih dulu melakukan rapat internal, sebab kita sendiri pun masih belum mengerti apa tugas kita masing-masing," katanya.

Namun pihaknya mengakui ada menerima surat dari Sekdaprovsu semasa dijabat Hasban Ritonga yang isinya agar setiap SKPD bertanggung jawab atas satu atau beberapa provinsi, baik transportasi, makan malam,  penginapan kontingen, tamu dan lainnya. "Kami ditugasi bertanggungjawab terhadap Pemprov Yogyakarta," ungkapnya.

Ditambahkannya, anggaran yang disediakan untuk mereka hanya Rp100 juta, sementara yang dibutuhkan sekitar Rp400 juta. "Kami nanti akan siapkan tim medis di 7 titik terdiri dari dokter, perawat, ambulance dan obat habis pakai. Dana yang kami butuhkan Rp400 juta, namun yang ada Rp100 juta," imbuhnya.

Kurangnya anggaran juga disampaikan Kepala Biro Sosial M Yusuf yang mengaku hanya dianggarkan sebesar Rp16 miliar. Padahal dibutuhkan anggaran sebesar Rp46 miliar. "Kami berharap, kekurangan ini nantinya ditambah di R-APBD 2018," katanya.

Belum Diterima
Sementara dalam rapat tersebut, Ketua Harian LPTQ Sumut Asren Nasution mengungkapkan, dana hibah untuk pembinaan dan penghargaan khafilah MTQ dari Sumut dianggarkan sebesar Rp2,5 miliar untuk tahun 2017. Dana itu cukup kecil dibandingkan Banten, Kepri dan lainnya yang mencapai belasan miliar.

"Anggaran Rp 2,5 miliar itu aja sampai saat ini belum diterima, masih dalam proses. Sementara kafilah sudah pulang ke rumah masing-masing. Jadi, banyak kafilah kita pindah ke provinsi lain karena mereka di provinsi tersebut mendapatkan penghargaan," imbuhnya. (A03/q)