Baskami Ginting Diangkat Jadi Dewan Kehormatan DPW JPKP Sumut

Medan (SIB) -Anggota DPRD Sumut Drs Baskami Ginting diangkat sebagai dewan kehormatan DPW Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sumut untuk bersama-sama rakyat mengawal pembangunan demi menjaga citra kepemimpinan Presiden Jokowi.

Pengangkatan dewan kehormatan tersebut diberikan DPW dan seluruh DPD JPKP se-Sumut kepada Drs Baskami Ginting, Selasa (1/8) di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.

Ketua DPW JPKP Sumut Trie Yanto Sitepu SH didampingi Sekretaris Riza Prathista Lubis SE dan pengurus 33 DPD JPKP se-Sumut menyebutkan, mengangkat Baskami Ginting yang juga sebagai dewan kehormatan, karena sosok Baskami yang peduli kepada rakyat sesuai dengan visi misi yang ada pada JPKP merupakan panca indera Presiden Jokowi.

Dia berharap, sinergisitas JPKP dengan Baskami Ginting dapat terjalin dengan baik. "Kami juga akan memberikan informasi, jika ada temuan di lapangan akan disampaikan ke Baskami untuk didiskusikan dan dicari solusinya," ujarnya.

Disebutkan Trie, PJKP mengawal pembangunan dengan objektif, yang mana di masa kepemimpinan Jokowi antara JPKP tidak ada jarak dan saling komunikasi dan informasi.

Sementara Baskami Ginting berharap, JPKP terus berkembang dan segera dibentuk di-33 kabupaten/kota bersama-sama mengawal dan menjaga pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyelewengan.

Karena, lanjut Bendahara F-PDI Perjuangan ini, uang yang digunakan untuk pembangunan berasal dari uang rakyat membayar pajak. "Program Pak Jokowi soal pajak sudah cukup lebih untuk pembangunan terutama insfrastruktur jalan akan dibangun jalan tol dari Aceh hingga Pekanbaru. Jika pembangunan jalan tol ini terealisasi maka investor akan masuk ke Sumut," katanya.

Baskami berharap semangat JPKP akan meningkat dan jangan hanya sebagai simbol atau pajangan. Jika masalah besar tidak bisa diselesaikan, minimal di tingkat kabupaten dan desa bisa diselesaikan.

Dalam diskusi, PJKP Labura menginformasikan, di daerahnya banyak warga tidak mampu tidak mendapat KIS (Kartu Indonesia Sehat). Demikian halnya di Batubara terkait masalah dana desa yang tidak dikoordinasikan dengan masyarakat. Persoalan di Asahan, seperti dilaporkan JPKP Asahan bahwa ada Puskesmas yang bangunannya tidik layak sebagai tempat pelayanan kesehatan.

Menanggapi hal itu, Baskami Ginting minta JPKP memantau terus di lapangan dan kumpulkan data-data otentik untuk disampaikan. "Setiap kegiatan reses anggota dewan ke daerah agar disampaikan semua persoalan yang ditemui di lapangan dan didiskusikan bersama," ujarnya sembari minta JPKP mengumpulkan data yang benar-benar agar tidak terjadi fitnah. (A03/h)